Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan program replanting atau peremajaan tanaman tebu seluas 500 ribu hektare dalam tiga tahun ke depan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat swasembada gula nasional.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kondisi kebun tebu saat ini sebagian besar tidak optimal. Sekitar 86 persen lahan mengalami kerusakan akibat pola tanam yang tidak seragam dan penggunaan varietas yang bercampur.
“Kenapa rendemen tidak pernah berubah? Ini karena regulasi yang ada. Ini cara tanamnya di belakang, maaf, ini bermacam-macam varitas, dan itu harus dibongkar ulang,” kata Mentan Amran saat mendampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan Rembuk Tani di Sleman, Selasa (8/7).
Mentan Amran menegaskan, seluruh lahan yang rusak akan ditanami ulang dengan varietas unggul agar hasil panen dan rendemen meningkat secara signifikan. “Seluruh Indonesia kita bongkar ulang,” ujarnya.
Mentan Amran meyakini produktivitas tebu nasional bisa kembali terdongkrak. Ia mencontohkan, pada masa kolonial Indonesia pernah menjadi produsen gula nomor dua dunia dengan hasil hingga 14 ton per hektare.
“Nah, ada yang menarik Pak Wapres, dulu jaman Belanda, waktu kita dijajah itu produksi kita penyuplai gula nomor 2 dunia, produksinya 14 ton per hektare. Setelah merdeka justru turun jadi 4 ton. Kenapa? Karena tidak ada regulasi yang mendukung dan tidak ada tekanan untuk meningkatkan produksi,” ujarnya.
Untuk memperbaiki kondisi itu, sambungnya, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis, mulai dari penetapan harga, dukungan pembiayaan, hingga distribusi pupuk dan alat mesin pertanian.
Pertama, soal harga. Pemerintah melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) telah menetapkan harga gula petani sebesar Rp 14.500 per kilogram. Selain itu, disiapkan anggaran Rp 1,5 triliun melalui BUMN IDFood untuk menyerap produksi petani.
“Pemerintah sudah siapkan anggaran melalui BUMN, IDFood Rp 1,5 triliun membeli Gula Petani yang ada sekarang. Itu tolong jangan dijual di bawah harga standar, itu perintah Bapak Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.
Kedua, soal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah tengah menyiapkan skema baru yang lebih fleksibel bagi petani tebu. Dalam skema ini, plafon kredit sebesar Rp 500 juta tidak lagi dihitung secara akumulatif, sehingga petani tetap bisa mengakses pinjaman setiap tahun selama memenuhi persyaratan.
“Alhamdulillah Pak Wapres, Insyaallah mungkin minggu bulan ini harapan kami, minggu depan sudah terbit suratnya, bisa mengambil bukan akumulasi lagi, bisa mengambil KUR bebas,” ungkap Mentan Amran.
Nantinya, dalam skema tersebut, lanjut Mentan Amran, perusahaan mitra petani akan bertindak sebagai penjamin kredit atau avalis, sehingga petani tidak perlu menyediakan agunan pribadi.
“Itu kita sudah sepakati dan menjadi regulasi. Jadi, tidak perlu agunan tapi pabriknya avalis, yang terima gula nanti kreditnya dipotong lewat pabrik,” kata Mentan Amran.
Ketiga, soal pupuk subsidi. Pemilik Tiran Group ini membuka ruang bagi petani tebu untuk membentuk kelompok sendiri guna mempermudah akses terhadap pupuk bersubsidi.
“Kemudian subsidi, petani tebu mau buat sendiri silakan. Pak Dirut Pupuk silakan Pak buat kelompok petani tebu sendiri silakan. Izin Pak Wapres saya putusin, silakan, karena ini kelompok petani,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan, pemerintah telah menyiapkan seluruh dukungan yang dibutuhkan petani, mulai dari pupuk, irigasi, pompa, hingga harga jual yang pasti. Karena itu, petani diminta menunjukkan hasil yang sepadan.
“Nanti kami tagih ke petaninya, setelah semua regulasi kami benahi, pupuk subsidi tersedia, pompa dan irigasi ada, serta harga jual sudah pasti—ini yang selama ini ditunggu petani. Kalau setelah itu produksi masih tidak meningkat, ya kami yang turun langsung ke lapangan,” imbuhnya.
