Pakar; Kebijakan Perlu Ditinjau Ulang Agar Harga Beras Lebih Terjangkau

0

JAKARTA, – Guru Besar Tetap Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin, agar harga beras lebih terjangku maka sejumlah kebijakan perlu ditinjau ulang.

Bustanul menilai sudah seharusnya reglasi yang mengatur harga beras tidak hanya berwujud peraturan menteri saja. Dia menilai perlu regulasi yang lebih kuat untuk mengatur hal tersebut dan tentunya bisa menegaskan bagaimana posisi Bulog yang selama ini punya kewenangan sebagai pengelola pangan nasional dan juga menjadi stabilisator harga.

“Regulasinya kalau bisa jangan hanya Permendag saja, perlu Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang nantinya bersama dengan Permendag. Supaya kebijakan ini punya kredibilitas dan lebih kuat, desainnya harus diubah. Lewat [kebijakan] itu bisa juga Bulog ini di reposisi. Entah itu dijadikan sebagai badan pangan atau diberikan penugasan khusus,” jelasnya usai menghadiri forum diskusi yang digelar di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Bustanul menambahkan sudah sepatutnya perubahan atau penyusunan regulasi bisa dilakukan sesegera mungkin di awal pemerintahan jilid kedua Presiden Joko Widodo yang masih belum menghadapi persoalan-persoalan besar. Menurutnya, apabila hal tersebut dilakukan di pertengahan periode pemerintahan, tidak menutup kemungkinan pembahasannya akan semakin berlarut-larut.

“Sesegera mungkin bisa dilakukan, mumpung masih awal masa pemerintahan atau masih bulan madu ibaratnya. Jika sudah di pertengahan nanti pasti muatan politiknya akan semakin besar dan tentunya akan mengganggu,” imbuhnya.

Sebagai diketahui, selama ini harga eceran tertinggi (HET) beras diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 57/2017 tentang Penerapan HET Beras yang menggantikan Permendag No. 27/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Melalui beleid tersebut Kementerian Perdagangan membagi HET berdasarkan tujuh wilayah atau zonasi yang terdiri dari; Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan; Sumatra kecuali Lampung dan Sumsel; Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB); Nusa Tenggara Timur (NTT); Sulawesi; Kalimantan; serta Maluku dan Papua.

Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) menginginkan agar beleid yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) bisa mengatur harga beras di perbatasan wilayah zonasi secara khusus perlu dipertimbangkan kembali lantaran berpotensi membuat penerapan HET menjadi tidak efektif.

“Bulog ini keinginannya seperti apa perlu dipelajari lagi tentunya, tetapi perubahan yang diinginkan itu jangan sampai menghilangkan efektivitas dari HET itu sendiri. Jangan sampai seperti pupuk yang diatur per wilayah benar-benar spesifik sampai ketika dibawa atau dijual keluar wilayah itu bisa dibawa ke ranah hukum,” kata Bustanul.

Dia mengkhawatirkan apabila HET tersebut diubah menjadi semakin kompleks, nasib beras kemungkinan besar akan seperti pupuk yang proses penyalurannya seringkali menimbulkan kegaduhan.

“HET sebagai instrumen digunakan untuk menjaga harga suatu komoditas agar tidak melampaui daya beli masyarakat dan harga keekonomian sesuai kualitas tidak akan berfungsi apabila implementasinya diikuti sejumlah persoalan,” katanya.

Menurutnya sebagai solusi perlu adanya kebijakan yang konkrit dan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk menentukan HET. Sebab menurutnya selama ini konsep Permendag No. 57/2017 tentang Penerapan HET beras ini hanya ada di kertas dan beras dianggap sebagai harga administratif saja.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini