Pemerintah mendorong pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah (CPO) untuk lebih aktif bertransaksi di Bursa CPO Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas pasar dan memastikan harga yang transparan serta adil bagi semua pihak.
Demikian disampaikan Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kasan, pada acara ‘Literasi Bursa CPO Indonesia’ di Pontianak pada Kamis (4/7).
Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Fajar Wibhiyadi, dan perwakilan dari Indonesia Clearing House (ICH), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
Dengan aktif bertransaksi di Bursa CPO Indonesia ini akan mendukung kestabilan harga TBS dan biodiesel serta memperkuat tata kelola perdagangan CPO di Indonesia
“(Untuk itu), kami mengajak pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan Barat, untuk aktif bertransaksi dan menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia sebagai acuan,” ujar Kasan.
Kasan juga menambahkan, transaksi di Bursa CPO Indonesia diharapkan akan membentuk harga acuan yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan harga TBS oleh Kementerian Pertanian, serta membuat harga acuan biodiesel yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih akurat. Harga acuan yang terbentuk dapat digunakan sebagai pedoman harga tertinggi dalam penetapan harga referensi ekspor CPO.
“Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia harus menjadi acuan untuk penetapan harga TBS dan biodiesel. Kami berharap Kementerian Pertanian mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam penetapan harga TBS,” tambah Kasan.
Kasan juga menyampaikan, saat ini Bursa CPO Indonesia memfasilitasi perdagangan CPO baik secara fisik maupun futures. Nilai transaksi futures CPO di Bursa CPO Indonesia mencapai 17.356 lot atau setara dengan 86.780 ton selama Januari-Juni 2024. Sebanyak 51 pelaku usaha telah menjadi anggota aktif di Bursa CPO Indonesia.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 49 bulan berturut-turut hingga Mei 2024 dengan nilai mencapai USD 2,93 miliar. Nilai ini meningkat 7,7 persen (MoM) dibandingkan dengan April 2024 yang mencapai USD 2,72 miliar.
“Satu dari beberapa penopang surplus neraca perdagangan pada Mei 2024 adalah nilai ekspor nonmigas yang mencapai USD 4,26 miliar. Nilai ekspor nonmigas tersebut didukung oleh nilai ekspor CPO sebesar USD 1,08 miliar,” ungkap Kasan.
Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita, menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Bursa CPO adalah untuk memperkuat tata kelola perdagangan CPO di Indonesia.
Dia berharap Bursa CPO Indonesia dapat membentuk harga CPO yang dapat dijadikan acuan baik di pasar domestik maupun internasional, dengan harga yang diperoleh secara transparan, adil, dan real-time.
Olvy menambahkan bahwa Bursa CPO Indonesia didirikan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).
Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah di Bursa Berjangka dan Peraturan Tata Tertib (PTT) digunakan sebagai pedoman teknis dalam operasionalnya.
“Kebijakan perdagangan CPO melalui Bursa CPO Indonesia bersifat sukarela untuk pasar dalam negeri. Namun, kami yakin dapat mendorong penguatan ekspor komoditas CPO di pasar global,” tambah Olvy.
Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi, menekankan pentingnya untuk terus menyebarkan manfaat dari adanya Bursa CPO Indonesia kepada semua pelaku usaha CPO. ICDX berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan literasi kepada pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia.
“Kegiatan literasi ini sejalan dengan program sosialisasi berkelanjutan yang kami jalankan untuk implementasi Bursa CPO di Indonesia. Kami berharap para pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Pontianak, dapat memahami manfaat dan mekanisme transaksi perdagangan CPO melalui bursa, sehingga semakin banyak yang terlibat dalam bertransaksi CPO di bursa,” ujar Fajar.
Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi GAPKI, Manumpak Manurung, berharap agar anggota GAPKI turut aktif dalam bertransaksi dan menjadi anggota bursa. Hal ini diharapkan dapat membantu menetapkan harga TBS dan CPO di dalam bursa.
“Kalimantan Barat merupakan salah satu produsen CPO terbesar kedua setelah Riau. Namun, belum banyak pelaku usaha yang berperan aktif dalam menentukan harga di Bursa CPO Indonesia. Kami berharap anggota GAPKI aktif dalam bertransaksi agar ikut menentukan harga TBS dan CPO di bursa,” ungkap Manumpak.
Kepala Bidang SDM dan Hubungan Internasional DPP APKASINDO, Djono Albar Burhan, mendukung keberadaan Bursa CPO di Indonesia. Kehadiran Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit, karena TBS yang dihasilkan merupakan produk hulu dari CPO.
Penetapan harga TBS diharapkan dapat lebih cepat dan transparan dengan mengacu pada harga acuan CPO di bursa.
“Sejak adanya Bursa CPO Indonesia, harga TBS terus menunjukkan kestabilan. Hal ini tentu menjadi harapan bagi para petani kelapa sawit,” terang Djono.
Djono juga menyoroti pentingnya Bursa CPO Indonesia dalam memfasilitasi perdagangan bursa minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil/PKO), karena PKO juga mempengaruhi harga TBS. Dia juga berharap bursa ini dapat menjadikan petani kelapa sawit sebagai mitra strategis dalam penguatan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia.
Untuk diketahui, literasi Bursa CPO di Pontianak yang bertema ‘Kupas Tuntas Bursa CPO Indonesia’ merupakan kegiatan literasi keempat yang dilaksanakan Bappebti tahun ini.
Sementara itu, tiga kota sebelumnya yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan literasi serupa adalah Jakarta, Medan, dan Pekanbaru.
