Pemerintah Akan Terbitkan Satu Peta Sawit Nasional

0
kelapa sawit indonesia
Ilustrasi

Pemerintah Indonesia segera merampungkan sinkronisasi luas lahan komoditas sawit yang bakal dijadikan acuan dalam satu peta sawit nasional.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono di Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya, terbitnya peta sawit nasional tersebut segera dilakukan setelah selesainya pengecekan di lapangan, guna mengkoordinasikan seluruh data lokasi perkebunan.

Hal itu berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 2018. Diharapkan, dapat segera diumumkan tahun ini. “Satu peta sudah, ground check sudah selesai. Sebentar lagi diumumkan,” kata Kasdi.

Namun, dia mengaku belum bisa merinci kapan tepatnya perilisan satu peta sawit tersebut. Dia menambahkan, pihak pemerintah masih menunggu sejumlah aspek legal untuk kemudian difinalisasi pada koordinasi selanjutnya.

Adapun pengecekan lahan merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa lahan yang tertangkap citra satelit benar-benar ditanami sawit.

Ke depan, satu peta sawit ini bakal menyajikan informasi luasan lahan, lokasi, dan data pemilik izin usaha. Satu peta sawit pun akan menjadi dasar dalam administrasi usaha perkebunan komoditas sawit.

Kendati demikian, lanjut Kasdi, satu peta ini baru akan menyajikan informasi luas lahan tutupan sawit dan belum menjangkau luas keseluruhan konsesi tanaman tersebut.

“Satu peta baru mencakup tutupan. Sekarang masih tutupan. Itu nanti bisa lebih lanjut di-overlay kan. Yang penting punya satu data. Satu peta ini akan menjadi acuan data penelusuran. Untuk proses bisnis ke depan, kita pakai itu,” papar dia.

Satu peta sawit nasional merupakan langkah pemerintah untuk menyelaraskan luas lahan sawit yang tercatat berbeda-beda di sejumlah instansi.

Tim Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat luas perkebunan sawit berdasarkan citra satelit tahun 2014-2016 mencapai 16,7 juta hektar (ha).

Sementara itu, data pemerintah untuk periode yang sama hanya 11,2 juta ha. Data terbaru oleh Kementerian Pertanian sendiri memperlihatkan bahwa luas lahan sawit mencapai 14,3 juta ha pada 2018.

BACA JUGA: Lebih 24 Juta Orang Hidup dari Perkebunan Sawit

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil mengatakan waktu pengecekan dan penyelarasan data sawit nasional ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2019.

“Sekarang ini kan data sawit berbeda-beda. Itu mau diverifikasi kenapa, harusnya kan faktanya satu, datanya satu,” tegas Sofyan.

Selama ini data mengenai luas lahan sawit di Indonesia masih berbagai versi. Di mana, BPDP Kelapa Sawit, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), hingga LSM seperti Kehati memiliki data dan isinya berbeda-beda.

Kata Sofyan, pada rakor sawit di Kemenko, diputuskan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG), Lapan, dan ATR untuk mengkonsolidasikan data yang ada dengan metode perhitungan luas lahan yang akan diterapkan bersama. Sehingga, data mengenai luas lahan sawit nasional hanya satu dan diakui secara bersama.

“Itu mereka berkomitmen semua akan diselesaikan oleh BIG dan Lapan, pada akhir bulan Agustus,” ujar Sofyan.

Persamaan metodologi perhitungan luas lahan kebun sawit penting untuk menjawab diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Khususnya, mengenai deforestasi atau penggundulan hutan akibat lahan sawit.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Menteri ATR Sofyan Djalil dan perwakilan dari Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, serta pejabat lembaga yang terkait.

Menurut Sofyan, pihaknya bersama sejumah K/L seperti Kementerian ATR, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sedang melakukan konsolidasi data melalui penyamaan metodologi supaya nantinya diperoleh satu data luas lahan perkebunan kelapa sawit yang sama di negara ini.

Salah satu kerja teknis Kementerian terkait dalam penentuan lahan sawit itu adalah melalui pemetaaan kebun kelapa sawit, di hutan atau kawasan non hutan. Sebab, berdasarkan pengamatan citra satelit lahan pohon kelapa nipah kerap dianggap sebagai lahan sawit, sehingga dikira sebagai lahan sawit padahal bukan, maka dengan pemetaan yang lebih jelas dan secara grounding, luasnya menjadi lebih terukur secara akurat dan tidak over estimate bahwa itu kebun sawit.

Sejauh ini, data versi KLHK menunjukkan luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 15,4 juta hektar. Jumlah tersebut berbeda dengan data milik Ditjen Perkebunan Kementan yang per 11 Desember 2018 mencatat bahwa lahan sawit Indonesia luasnya tidak kurang dari 14,31 juta hektar.

Direktur Jenderal Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sigit Hardwinarto mengatakan, saat ini setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus dalam penerbitan satu peta sawit.

“Sekarang kita koordinasi membetulkan peta-peta itu setiap dua minggu. Misalnya tadi, untuk Kalimantan sudah selesai, nanti Sumatera dan seterusnya. Kalau ini selesai harapannya memperkuat posisi Indonesia juga di mata luar negeri. Jadi misalkan luas lahan sawit kita 100 hektar ya data di semua kementerian sama,” jelas Sigit.

Seperti diketahui, negara tujuan ekspor khususnya Uni Eropa menuding perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu penyebab deforestasi massal. ***SH, TOS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini