Pengamat Pertanian, Prima Gandhi mengatakan, keputusan pemerintah menambah alokasi pupuk subsidi tahun ini sebesar Rp 14 triliun merupakan anging segar bagi petani Indonesia.
“Saya rasa penambahan pupuk sudah sesuai harapan petani, khususnya petani gurem yang jumlahnya semakin meningkat dari 14,25 juta pada 2013 menjadi 16,89 juta di 2023,” kata dia saat dihubungi, Jakarta, Selasa (22/1).
Namun, Wakil Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang itu menilai, penambahan anggaran alokasi pupuk subsidi musim tanam satu (MT I) ini menunjukan inkonsistensi kebijakan pupuk subsidi yang dilakukan pemerintah.
Dia menambahkan, akibat pembatasan pupuk subsidi yang dilakukan pemerintah tahun lalu, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 10 Tahun 2022, produktivitas sektor pertanian mengalami penurunan.
Secara teoritis, lanjut dia, penurunan subsidi input pertanian akan berbanding lurus dengan produktivitas pertanian. Khususnya pada budidaya padi, jika produktivitas padi menurun akibat kurangnya pupuk dan tidak maksimalnya pengolahan sawah maka dapat menciptakan kondisi defisit beras.
“Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang besaran impor beras tahun 2023 sebanyak 3.06 juta ton yang menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir dapat menjadi salah satu bukti dari teori di atas,” ujarnya.
Di samping itu, Gandhi juga menilai kebijakan pemerintah mempermudah petani mengakes pupuk subsidi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan terobosan dan mekanisme yang baik mengingat situasi tingkat pendidikan petani.
“Selain itu, terobosan pemerintah ini merupakan bentuk digitalisasi proses penebusan dan dokumen administrasi penebusan pupuk bersubsidi lebih teratur,” tutur Dosen Sekolah Vokasi IPB University itu.
Hanya saja, dia berharap, pemerintah menelusuri penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kios dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika ada protes atau laporan penyelewengan dan mempermudah kontrol stok produk pupuk subsidi secara real-time.
Gandhi mengatakan, saat ini pupuk subsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani, menyusun E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dan menggarap lahan paling luas 2 hektare atau 1 hektare untuk petambak (Permentan No 49 Tahun 2020).
Berikutnya penebusan pupuk subsidi dengan KTP melalui apliksi i-Pubers baru bisa dilakukan di enam provinsi yaitu Bangka Belitung (Babel), Riau, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
“Ini harus diperluas! Terlebih jumlah kios pupuk yang mengimplementasikannya juga baru 12 persen (3.140) dari total kios yang dimiliki Pupuk Indonesia sebanyak 26.400,” katanya.
Dengan kebijakan pemerintah tersebut, dia menyakini produksi padi dan jagung Indonesia meningkat. Namun dengan catatan tidak terjadi moral hazard (Korupsi atau penyelewengan) oleh oknum dalam mata rantai pupuk subsidi.
“Untuk menutup keran impor beras kita harus optimis, namun melihat data BPS terkait besarnya volume impor beras tahun 2023 dan prakiraan dampak perubahan iklim tahun ini nampaknya kita masih tetap akan mengimpor beras, apalagi tahun ini tahun politik.Ketersediaan pangan pokok harus benar-benar dijaga bila tidak dapat menyebabkan instablitas politik,” katanya.
Terakhir, berkaca pada sensus pertanian pada tahun 2023, dia menyarankan pemerintah agar lebih memasifkan kebijakan pertanian yang sifatnya intensifikasi terutama untuk tanaman pangan.
Melalui intensifikasi pertanian, lanjut dia, petani dapat meningkatkan produktivitas lahan sempitnya. Kemudian dengan peningkatan produktivitas diharapkan pendapatan petani meningkat dan ketahanan pangan keluarganya terjaga sehingga petani tidak alih profesi.
“Ke depan pemerintah jangan nafsu mengulirkan kebijakan ekstensifikasi pertanian seperti food estate untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat yang hasilnya belum mampu menahan laju impor pangan,” katanya.
Kemudian, untuk jangka panjang pemerintah harus mengeluarkan paket kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani, pendidikan keluarga, akses terhadap sumber daya (input pertanian) dan aksesibiltas pasar.
“Tujuannya agar petani semangat berproduksi,” imbuhnya.
