Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) berpendapat, pemerintah perlu melibatkan sektor swasta dalam upaya meningkatkan produksi kakao nasional.
Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Mercyta Jorsvinna Glorya mengatakan, lembaga swadaya dan pihak swasta adalah pihak-pihak yang betul-betul terjun langsung dan memantau kondisi di lapangan.
Menurutnya, kedua pihak tersebut sudah berkecimpung secara langsung pada komoditas kakao, sehingga tahu secara terperinci kendala petani setiap harinya, dan perubahan, baik itu harga global, atau standar kualitas global.
“Metode-metode seperti menjamin akses pasar, fermentasi dan adanya jaminan untuk meminjam modal usaha dari bank, adalah beberapa metode yang sangat bisa ditiru pemerintah untuk dijadikan kebijakan kakao nasional,” kata dia, baru-baru ini, di Jakarta.
Karena itu, Mercyta berpendapat, pemerintah harus bisa memberdayakan organisasi lebih sering sebagai forum untuk pemerintah dan sektor non-pemerintah bertukar ilmu dalam membahas permasalahan-permasalahan kakao nasional.
Dia menambahkan, selain itu pemerintah juga harus tahu detail tentang fakta apa yang terjadi di lapangan, sehingga solusi yang dicanangkan akan tepat sasaran.
Dalam pengamatannya, salah satu alasan rata-rata produktivitas petani kakao nasional sangat rendah bukan karena mereka tidak mengetahui teknik-teknik penanaman kakao yang baik. Akan tetapi, petani merasa tidak punya dana yang cukup untuk memelihara tanaman kakao secara maksimal, ditambah pendapatan mereka dari menjual biji kakao kerap tidak mampu menutupi biaya produksi yang tinggi.
Hal inilah yang menyebabkan petani kurang termotivasi dan mengurus tanaman kakao mereka dengan metode seadanya.
Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah pun sudah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan produksi kakao nasional. Misalnya membagikan 18,3 juta benih kakao dalam bentuk batang utama, memperluas lahan kakao di empat provinsi dan enam kabupaten dengan anggaran dana Rp 15,03 miliar. Pemerintah juga melakukan peremajaan kakao dengan anggaran Rp 84,53 miliar.
“Selama ini, Indonesia terkenal sebagai salah satu produsen terbesar kakao dunia, menyusul negara-negara Afrika yaitu Pantai Gading dan Ghana. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih lanjut, status produsen kakao ketiga terbesar dunia sedang terancam, dan ini patut dipertanyakan,” ungkapnya.
Data Food and Agriculture Association (FAO) tahun 2013 menunjukkan bahwa Indonesia memproduksi kakao secara kesuluruhan sebesar 729.000 ton/tahun. Sementara hasil produksi Pantai Gading sebagai produsen terbesar kakao dunia sebesar 1,4 juta ton/tahun dan diikuti oleh Ghana dengan angka produksi 835.466 ton/tahun. Dibandingkan dengan Pantai Gading, Indonesia hanya mampu memproduksi setengah dari total produksi negara penghasil kakao terbesar dunia tersebut.
Mercyta menambahkan, data FAO 2017 menunjukkan, Pantai Gading mencapai total produksi sebesar 2 juta ton/tahun, disusul dengan Ghana pada level 883.652 ton/tahun dan Indonesia pada level 659.776 ton/tahun. Data dari FAO ini-pun masih ditentang keabsahannya, karena menurut data Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), di tahun 2017 total produksi kakao Indonesia hanya mencapai 315.000 ton/tahun. Jumlah ini menurun dari total produksi 2013, yang dilansir Askindo hanya mencapai angka 450.000 ton/tahun.
AIKI Berharap Ada Gernas Lagi
Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Sindra Wijaya masih berharap pemerintah mau memperhatikan kondisi tanaman kakao yang sudah tua, demi menangkap potensi kenaikan permintaan tahun 2024.
Dia mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan perhatian serius terhadap kakao. Pasalnya, berkaca dari kondisi kapasitas terpasang yang mencapai 800.00 ton per tahun, pasokan kakao nasional sudah sangat kurang dan cenderung tidak bisa memenuhi kebutuhan pelaku industri. Sampai dengan akhir tahun utilisasi industri kakao hanya 60% saja.
“Jika tidak ada anggaran untuk kakao dapat dipastikan produksi akan semakin turun karena pada umumnya kebun kakao kita sudah berumur tua dan perlu peremajaan,” katanya.
Padahal, AIKI sebelumnya sudah memprediksikan tahun 2024 merupakan periode yang bagus bagi pengusaha kakao, sebab permintaan semakin tinggi tapi suplai semakin rendah sehingga harga akan terkerek.
Berdasarkan perkiraan AIKI, pada tahun tersebut kebutuhan kakao global mencapai 5 juta ton, tapi produksi kurang dari 4 juta ton.
Oleh sebab itu, Sindra meminta agar pemerintah menjalankan lagi program Gerakan Nasional Kakao. “Kami dari AIKI sudah berkali-kali kirim surat minta agar Gernas [gerakan nasional] kakao dianggarkan kembali. Banyak yang prediksi produksi tahun ini akan turun lagi menjadi 220.000 ton sampai dengan 240.000 ton.”
Dia menambahkan, program Gernas baru mencakup 26% dari total areal kakao nasional. Namun pemerintah menghentikan program tersebut tanpa alasan jelas.
Direktur Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) Yayasan Swisscontact, Christina Rini mengutarakan, kondisi pohon kakao yang berusia rata-rata di atas 19 tahun menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi kakao di Indonesia.
Hal tersebut ditemukan di sentra-sentra produksi kakao seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Selain itu, menurut Rini, dari total petani mitra yang dijangkau Swisscontact sebanyak 154.000 petani, 30%-40% di antaranya telah beralih ke komoditas lain.
“Mereka ini kan rata-rata petani kecil, mereka butuh pendapatan yang cepat. Jagung dan padi itu kan termasuk cepat panen, 3 bulan sudah dapat hasil. Kalau kakao memang bisa panen tiap bulan, tapi mereka hanya bisa menikmati panen raya itu 2 bulan. Sisanya, panen kecil-kecil,” kata Rini. ***SH
