Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan akan memperjuangkan larangan dan pembatasan (lartas) impor gula rafinasi. Kebijakan ini bertujuan supaya gula dalam negeri laku di pasar dan petani tetap diuntungkan.
Hal itu disampaikan Mentan Amran dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI yang membahas tata kelola kebijakan gula nasional di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).
Mentan Amran menjelaskan, saat ini industri gula dalam negeri menghadapi tantangan serius. Sudalah, produksinya rendah, tidak terserap pula karena ada dugaan gula rafinasi merembes ke pasar konsumsi.
“Nah ke depan memang lartas kami perjuangkan, karena ini terjadi bukan gula saja Bu, itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai,” ujar Mentan Amran.
Ia menjelaskan, kebutuhan gula saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 3,9 juta ton untuk industri dan 2,8 juta ton untuk konsumsi rumah tangga. Sementara produksi gula kristal putih baru sekitar 2,67 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan pasokan lebih dari 4 juta ton.
“Kemudian ini memang ada yang agak aneh, Bu. Satu sisi produksi kita kurang, tapi gulanya tidak bisa laku. Jadi produksi kita kurang, tapi molase gula tidak bisa laku,” katanya.
Fenomena ini terlihat di Jawa Timur pada Oktober lalu, ketika rafinasi masuk ke pasar hingga membanjiri distribusi. Laporan serupa juga diterima dari petani di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
“Nah itu terjadi kami langsung telepon karena ada laporan dari petani di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, itu rafinasi yang langsung masuk ke lapangan, ke pasar,” ungkap Amran.
Di sisi hulu, Mentan Amran mengungkapkan terjadi penurunan produksi gula dalam negeri akibat banyaknya tanaman tebu yang sudah tua dan tidak produktif.
“Masalah pertama di pergulaan karena kami sejak pegawai di PPL di pergulaan, itu masalah utamanya adalah ratoonnya. Itu 80 persen itu ratoon 10 atau pun 7, artinya umurnya 7 tahun, 10, bahkan 20,” kata Amran.
Ia menyebut sekitar 70 hingga 80 persen ratoon dalam kondisi rusak, sehingga produktivitas tebu nasional masih tertahan rendah. Saat ini produktivitas hanya sekitar 4,9 ton per hektare, jauh di bawah capaian sekitar 14 ton pada era 1930-an.
“Sekarang ini karena ratoonnya sudah tua, tidak dipelihara, harusnya itu harus 25 persen kita bongkar setiap tahun, itu mutlak kalau mau produktivitas tinggi. Tapi ini dibongkar hanya 10 persen dan seterusnya,” katanya.
Untuk mendorong peningkatan produksi tebu dalam negeri, pemerintah menyiapkan program bongkar ratoon seluas 100 ribu hektare per tahun. Pada 2025, anggaran sebesar Rp 1,7 triliun disiapkan melalui APBN dalam bentuk hibah untuk petani.
“Insyaallah tahun ini lebih bagus, Bu dan tahun depan kami anggarkan tiga tahun berturut-turut. Kalau ini terjadi kami pastikan white sugar swasembada,” tegas Amran.
Ia juga mengatakan, pemerintah akan mengembangkan pabrik etanol melalui kerja sama badan usaha milik negara dan PTPN agar produksi molase bisa dimanfaatkan optimal dan industri gula dalam negeri lebih terkendali.
“Ini mungkin kita etanol, pabrik etanol kami dengan BUMN diskusi dengan PTPN untuk etanol ke depan. Sekali lagi Bu, kami sangat butuh dikendalikan rafinasi yang kendalikan adalah pemerintah,” imbuhnya.
Reporter: Supianto
