JAKARTA – Hilirisasi sektor perkebunan bukan sekadar upaya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Pengembangan industri berbasis kelapa sawit, kakao, dan kelapa dinilai mampu menopang kemandirian pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL-Lemhannas), Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D., IPU., mengatakan sektor perkebunan memiliki posisi penting dalam agenda pembangunan nasional. Potensi ketiga komoditas tersebut harus dikembangkan secara terintegrasi agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
“Perkebunan bukan hanya sektor ekonomi yang menghasilkan komoditas ekspor. Lebih dari itu, perkebunan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama melalui kemandirian pangan, energi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Purnomo dalam kegiatan International Conference & Expo on Palm Oil and Others (ICEXPO) 2026 di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.
Dalam forum bertema “Collaboration on Sustainability and Prosperity of Palm Oil, Cocoa and Coconut for Smallholders” tersebut, Purnomo menyoroti besarnya potensi kelapa sawit, kakao, dan kelapa sebagai komoditas strategis Indonesia. Namun, menurut dia, potensi tersebut tidak cukup hanya dikembangkan melalui peningkatan produksi bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi arah utama pembangunan industri perkebunan.
Ia mencontohkan industri kelapa sawit yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Salah satu indikatornya adalah surplus neraca perdagangan yang berkaitan dengan sawit dan implementasi program biodiesel B30 yang disebut mencapai US$21,738 miliar.
Program biodiesel juga menunjukkan bagaimana komoditas perkebunan dapat berperan lebih luas dalam mendukung ketahanan energi. Pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi terbarukan menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.
“Pengembangan biodiesel memperlihatkan bahwa kelapa sawit tidak hanya memberikan kontribusi terhadap ekspor dan devisa negara, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi kemandirian energi nasional. Inilah salah satu bentuk bagaimana sumber daya perkebunan dapat memperkuat ketahanan nasional,” katanya.
Purnomo menilai, pengembangan industri hilir kelapa sawit masih memiliki ruang yang luas. Selain produk pangan, minyak sawit dapat diolah menjadi berbagai produk oleokimia, kosmetik, hingga biofuel. Diversifikasi produk tersebut akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.
Peluang serupa terdapat pada kakao dan kelapa. Kakao perlu didorong agar tidak hanya dipasarkan dalam bentuk biji mentah, tetapi juga dikembangkan menjadi produk cokelat dan berbagai bahan baku industri makanan. Adapun kelapa memiliki potensi pengembangan produk turunan berupa minyak kelapa, produk pangan, bahan baku kosmetik, hingga berbagai kebutuhan industri lainnya.
“Yang harus kita dorong adalah bagaimana komoditas perkebunan tidak berhenti sebagai bahan baku. Kita harus mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi sehingga manfaat ekonominya lebih besar dan dapat dinikmati di dalam negeri,” ujar Purnomo.
Menurut dia, keberhasilan hilirisasi juga harus diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi pekebun rakyat. Penguatan industri pengolahan harus diikuti dengan peningkatan permintaan bahan baku, kepastian pasar, akses pembiayaan, dan perbaikan kesejahteraan petani.
Dalam perspektif ketahanan nasional, Purnomo menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip sustainability (keberlanjutan) dan prosperity (kemakmuran). Pengelolaan sumber daya alam harus menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil.
“Keberlanjutan dan kemakmuran harus berjalan bersama. Kita tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan. Sebaliknya, upaya menjaga lingkungan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pekebun rakyat,” tuturnya.
Ia juga mengaitkan pembangunan perkebunan dengan agenda Asta Cita pemerintah. Sejumlah agenda tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan sektor perkebunan, mulai dari kemandirian pangan, air dan energi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi, hingga penguatan ekonomi dari desa.
Karena itu, perkebunan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sektor penghasil komoditas. Sektor ini merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang berhubungan dengan ketahanan ekonomi, sosial, pangan, dan energi.
Untuk mewujudkannya, Purnomo menilai diperlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, industri, perguruan tinggi, masyarakat sipil, petani, UMKM, serta mitra internasional.
“Tidak mungkin transformasi sektor perkebunan dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, petani, dan seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi. Kita membutuhkan inovasi, teknologi, pembiayaan, kelembagaan petani yang kuat, serta akses pasar yang lebih luas,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua Umum IKAL-Lemhannas tersebut menekankan tiga prinsip utama pembangunan perkebunan, yakni Growth, Equity, dan Human Resource Development (HRD).
Prinsip Growth menitikberatkan pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing industri. Pertumbuhan tidak cukup dicapai melalui peningkatan produksi, tetapi juga harus didukung efisiensi, penguasaan teknologi, dan pengembangan produk hilir.
Sementara Equity menekankan pemerataan manfaat pembangunan, khususnya bagi pekebun rakyat. Mereka harus memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses teknologi, pembiayaan, pasar, serta kemitraan dengan industri pengolahan.
Adapun Human Resource Development menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi transformasi perkebunan. Petani dan tenaga kerja perkebunan harus memiliki kompetensi yang memadai agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri.
“Pertumbuhan harus berjalan bersama pemerataan. Kita ingin industri perkebunan semakin maju, tetapi pekebun rakyat juga harus ikut menikmati hasil pembangunan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting,” ujar Purnomo.
Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan untuk membangun sektor perkebunan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Pembangunan ini sekaligus mendukung empat sasaran strategis Indonesia Emas 2045, yakni penguatan sumber daya manusia dan IPTEK, pemerataan pembangunan, ekonomi berkelanjutan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Melalui ICEXPO 2026, Purnomo mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja sama konkret untuk mentransformasikan potensi kelapa sawit, kakao, dan kelapa menjadi kekuatan ekonomi nasional.
“Indonesia memiliki sumber daya perkebunan yang besar. Tantangannya adalah bagaimana mengelolanya secara berkelanjutan, meningkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi, dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Dengan begitu, sektor perkebunan dapat menjadi salah satu pilar penting menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
