Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi memastikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, khususnya jelang semester kedua tahun 2025.
Diketahui saat ini, total CBP telah mencapai 3,7 juta ton. Peningkatan CBP dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini berasal dari transfer stok dari tahun 2024 sebesar 1,8 juta ton ditambah dengan surplus produksi tahun 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar 8 juta ton.
CBP disiapkan sebagai antisipasi berbagai kebutuhan pemerintah antara lainn bantuan pangan dan intervensi pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
“Diproyeksikan kita sampai dengan akhir bulan ini akan memiliki stok sekitar 3,8 juta ton. Dan ini salah satu stok terbaik nasional, karena Presiden Prabowo Subianto memang mengharuskan kita memiliki Cadangan Pangan Pemerintah sekitar 3,7–3,8 juta ton di akhir bulan ini,” jelas Arief di Jakarta, Rabu (20/5).
Dalam rapat koordinasi bersama Kemenko Pangan dan Kementerian Pertanian, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan produksi nasional melalui strategi penanaman padi minimal 1 juta hektar per bulan, penguatan saluran irigasi, serta peningkatan kualitas produksi melalui upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pangan.
“Tiap bulan harus bisa menanam minimal 1 juta hektare karena kebutuhan bulanan nasional itu sekitar 2,5 sampai 2,6 juta ton per hektar,” ungkap Arief.
Terkait harga, pemerintah tentunya akan melakukan intervensi selektif apabila terjadi kenaikan yang memberatkan konsumen, sambil tetap menjaga agar harga di tingkat petani tidak turun di bawah Rp6.500/kg.
Untuk itu, Bapanas menugaskan Perum Bulog agar melakukan penyaluran beras secara bertahap dan hati-hati, terutama pada periode Juni-Juli di mana tren harga di tingkat produsen cenderung turun.
“Indonesia saat ini memiliki cadangan yang sangat cukup. Presiden juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Di satu sisi Petani harus dilindungi harganya, dan di sisi lain masyarakat juga harus bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” tambah dia.
Indonesia saat ini telah berada pada posisi swasembada beras. Dengan produksi nasional di atas 32–33 juta ton, pemerintah optimistis tidak perlu melakukan impor. Sebaliknya, Indonesia diyakini mampu mengekspor sekitar 2.000 ton beras ke negeri jiran Malaysia, sesuai dengan kondisi ketersediaan pangan nasional kedepan.
“Komitmen Bapak Presiden Prabowo, kita siap membantu negara lain yang kekurangan, namun prioritas utama tetap penguatan ketahanan pangan dalam negeri,” kata Arief.
Menurut Arief, Indonesia sebenarnya sudah mulai melakukan ekspor beras dalam beberapa waktu terakhir, termasuk ke Arab Saudi dan beberapa tempat. Namun, untuk ekspor beras reguler, baru kini mendapat dorongan lebih kuat setelah Presiden Prabowo memberikan lampu hijau dalam sejumlah forum resmi.
“Tapi kita semua saat ini sedang fokus untuk menyiapkan CBP. Nanti pada saat produksinya sudah sangat stabil, kemudian cadangan pangan pemerintah cukup, relatif lebih aman, harusnya kita juga bisa melakukan ekspor pada saat CBP tinggi dan produksi bisa dipastikan baik,” kata dia.
Selanjutnya, pemerintah juga terus mendorong edukasi kepada petani agar menjaga kualitas gabah, terutama yang akan masuk ke skema CBP. “Kualitas pascapanen menjadi penentu efektivitas penyimpanan dan penyaluran beras cadangan pemerintah,” imbuh dia.
