Solidaridad meluncurkan laporan terbarunya, Palm Oil Barometer 2025: Procurement for Prosperity (Pengadaan untuk Kesejahteraan), menyerukan perlunya pergeseran mendasar dalam cara perusahaan melakukan pengadaan minyak sawit secara global.
Laporan ini secara khusus menyoroti kondisi petani kecil atau petani sawit swadaya, termasuk jutaan petani di Indonesia yang berperan vital, tetapi menghadapi tantangan besar dalam mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan.
Minyak kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional dan menjadi tumpuan hidup jutaan keluarga petani di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun sawit berkelanjutan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan, pendekatan pengadaan dan rantai pasok saat ini dinilai masih belum adil bagi petani sawit swadaya.
“Petani sawit swadaya memiliki peran sentral dalam industri kelapa sawit, namun sangat disayangkan baru sekitar 1% petani di Indonesia yang berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil),” kata Valentinus Narung, CEO CU Keling Kumang, Kalimantan Barat. “Pemerintah dan pelaku industri hilir harus bersama-sama merancang dan menerapkan model pengadaan yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas dan lingkungan, tetapi juga mampu mendukung petani sawit swadaya agar bisa masuk dan mendapat manfaat dari rantai pasok sawit berkelanjutan.”
Laporan Palm Oil Barometer 2025 mengidentifikasi bahwa distribusi nilai di sepanjang rantai pasok sawit global masih timpang. Petani, yang merupakan produsen di hulu, hanya menerima porsi nilai tambah yang sangat kecil. Kondisi ini menyulitkan petani sawit swadaya untuk berinvestasi dalam praktik budidaya berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, atau membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang kian nyata.
Risiko deforestasi, meskipun sering dikaitkan dengan perkebunan skala besar, juga memiliki korelasi dengan kondisi petani sawit swadaya yang rentan. Di Indonesia, di mana 2,6 juta petani terlibat dalam budidaya sawit, pemberdayaan dan inklusi mereka dalam praktik berkelanjutan menjadi kunci penting dalam upaya mitigasi risiko lingkungan. Ketidakpastian status lahan dan kurangnya akses terhadap pembiayaan dan pendampingan teknis seringkali mendorong petani pada pilihan jangka pendek yang berisiko merugikan lingkungan.
Untuk mengatasi tantangan ini, laporan “Palm Oil Barometer 2025” mengusung pendekatan ‘Pengadaan untuk Kesejahteraan’ (Procurement for Prosperity). Pendekatan ini menyerukan agar perusahaan pembeli dan pelaku di hilir rantai pasok sawit untuk beralih dari sekadar memenuhi standar sertifikasi menuju kemitraan yang lebih adil dan memberikan dampak positif langsung bagi pemasok di hulu, terutama petani sawit swadaya.
Empat prinsip kunci dalam ‘Pengadaan untuk Kesejahteraan’ meliputi:
- Kebijakan: Perusahaan perlu secara strategis mengintegrasikan pengakuan dan dukungan terhadap petani sawit swadaya dalam kebijakan pengadaan dan proses pengambilan keputusan mereka.
- Harga dan Pembayaran: Penetapan harga yang adil dan syarat pembayaran yang mendukung praktik berkelanjutan sangat krusial. Termasuk upaya untuk memahami dan menutup kesenjangan pendapatan yang layak bagi petani.
- Kemitraan: Kolaborasi erat di seluruh rantai pasok harus melibatkan perspektif petani dan memberi mereka ruang dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penentuan mekanisme harga yang transparan dan adil.
- Program: Perusahaan hilir perlu berinvestasi dan mendukung pemasok hulu melalui program penguatan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas teknis, dan fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan.
“Indonesia memiliki area hutan tropis yang sangat luas, penting untuk memastikan pertumbuhan industri sawit di skala petani sawit swadaya sejalan dengan upaya konservasi. Melibatkan petani sawit swadaya dalam dialog dan solusi keberlanjutan adalah langkah mutlak yang harus dilakukan,” tambah Yeni Fitriyanti, Country Manager Solidaridad Indonesia.
Laporan Palm Oil Barometer 2025 memberikan rekomendasi konkret bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, perusahaan perkebunan, industri hilir, lembaga keuangan, dan inisiatif multipihak, untuk bersama-sama menciptakan industri sawit yang lebih inklusif, adil, dan tangguh di masa depan. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam memastikan distribusi nilai yang lebih merata dan mendukung kemakmuran petani swadaya yang merupakan tulang punggung sektor ini.
