Pekanbaru — Pemerintah Provinsi Riau mempercepat pengembangan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit atau SISKA sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan daerah. Dorongan ini mengemuka dalam jamuan penyambutan The 3rd Integrated Cattle and Oil Palm (ICOP) Conference 2026 yang digelar di Pekanbaru, Senin, 7 April 2026.
Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, mengatakan provinsi ini memiliki modal besar untuk mengembangkan peternakan berbasis perkebunan. Dengan luas tutupan sawit yang mencapai sekitar 4 juta hektare, peluang peningkatan populasi sapi dinilai sangat terbuka.
“Kalau kita lihat luas sawit kita sekitar 4 juta hektare, maka ada peluang berjuta sapi bisa dikembangkan di Riau. Ini potensi besar yang harus kita optimalkan,” ujar Syahrial dalam sambutannya.
Menurut dia, SISKA akan terus didorong sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Pemerintah daerah, kata dia, siap mengadopsi berbagai praktik terbaik serta hasil riset untuk mempercepat implementasi integrasi sawit dan sapi di lapangan.
“Kita programkan SISKA terus berkembang. Praktik terbaik dan penelitian yang mendorong percepatan integrasi sawit-sapi akan kita adopsi,” kata dia.
Syahrial juga menepis sejumlah isu negatif yang selama ini berkembang di masyarakat, terutama terkait anggapan bahwa penyakit ganoderma pada tanaman sawit berkaitan dengan keberadaan ternak sapi. Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar ilmiah.
“Isu negatif soal ganoderma itu sudah selesai. Tidak ada kaitannya dengan integrasi sawit-sapi,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Riau, kata Syahrial, juga tengah mendorong pemanfaatan skema Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) sebesar 20 persen untuk mendukung program SISKA. Skema ini diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan lahan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi petani.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah menerbitkan surat edaran pada 28 November 2025 yang mengatur penerapan SISKA sebagai bagian dari pelaksanaan FPKM 20 persen. Surat edaran itu ditandatangani Pelaksana Tugas Dirjen Perkebunan, Abdul Roni Angkat.
Dalam beleid tersebut, perusahaan perkebunan yang belum menjalankan kewajiban FPKM diberikan opsi untuk mengimplementasikan program SISKA. Mereka diwajibkan menyusun rencana usaha, melaporkan perkembangan populasi ternak, nilai investasi, serta alokasi bungkil inti sawit sebagai pakan melalui sistem SIPERIBUN.
Syahrial berharap forum ilmiah seperti ICOP dapat menjadi katalis percepatan implementasi program ini. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha dinilai penting untuk memperkuat ekosistem integrasi sawit-sapi.
“ICOP kita harapkan dapat mendorong percepatan SISKA, terutama dari sisi inovasi dan penerapan teknologi,” kata dia.
Pandangan serupa disampaikan Ketua CENTRAS IPB University, Nachrowi Ramli. Ia menilai sistem integrasi sapi-sawit tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan manfaat ekologis.
“Integrasi ini memungkinkan optimalisasi lahan, peningkatan kesuburan tanah melalui siklus alami, serta efisiensi biaya produksi,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Nachrowi, konsep Integrated Cattle–Oil Palm System menggabungkan aktivitas perkebunan dan peternakan dalam satu lanskap yang saling mendukung. Sapi memanfaatkan hijauan di bawah tegakan sawit, sementara limbah ternak dimanfaatkan sebagai pupuk organik.
Pola ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada input kimia sekaligus meningkatkan keberlanjutan sistem produksi perkebunan.
Di sisi lain, Syahrial mengingatkan bahwa situasi global yang tidak menentu menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, termasuk daging sapi. Saat ini, Riau masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Dunia saat ini tidak baik-baik saja. Untuk menjaga ketahanan pangan, kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” ujarnya.
Data Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan kebutuhan daging sapi di wilayah ini mencapai sekitar 19.480 ton per tahun atau setara 152 ribu ekor sapi. Namun, dari total populasi sekitar 209.601 ekor, hanya sekitar 24 ribu ekor yang siap potong.
Kondisi tersebut menyebabkan defisit sekitar 128 ribu ekor atau hampir 84 persen dari total kebutuhan. Akibatnya, pasokan daging sapi masih bergantung pada daerah lain seperti Sumatera Utara dan Lampung.
Di Kota Pekanbaru, satu rumah potong hewan rata-rata membutuhkan sekitar 40 ekor sapi per hari. Sebagian besar pasokan didatangkan dari luar provinsi. Ketergantungan ini dinilai berisiko, terutama saat terjadi gangguan distribusi.
Seorang pejabat terkait mencontohkan gangguan pasokan saat wabah Lumpy Skin Disease (LSD) melanda. “Ketika terjadi wabah seperti LSD, pasokan sapi sempat tersendat. Dampaknya langsung terasa, terjadi kelangkaan dan harga daging melonjak,” ujarnya.
Melalui program SISKA, pemerintah berharap ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan secara bertahap. Dengan memanfaatkan luasnya lahan sawit, populasi sapi di Riau berpotensi meningkat signifikan.
Perhitungan sederhana menunjukkan, jika setiap dua hektare lahan sawit dapat dimanfaatkan untuk satu ekor sapi, maka potensi populasi bisa mencapai hingga 2 juta ekor. Angka ini bukan hanya mencukupi kebutuhan daerah, tetapi juga membuka peluang Riau menjadi pemasok daging sapi bagi wilayah lain.
Namun demikian, tantangan implementasi masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman masyarakat dan perusahaan terhadap konsep integrasi tersebut.
“Selama ini kendalanya adalah kurangnya pemahaman. Masyarakat dan perusahaan belum banyak yang tahu soal integrasi ini. Ke depan, sosialisasi harus diperkuat,” kata Syahrial.
Dengan dukungan regulasi, potensi lahan yang luas, serta komitmen pemerintah daerah, program integrasi sapi dan kelapa sawit diharapkan menjadi solusi strategis. Tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Riau.
