Pemerintah mencatat serapan beras dalam negeri mencapai 2.407.257 ton hingga akhir Mei 2025. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam periode yang sama selama 57 tahun terakhir, bahkan tanpa tambahan anggaran.
Dengan tambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun lalu sebanyak 1,7 juta ton, maka stok beras yang dikuasai pemerintah hingga siang ini telah mencapai 4.001.279 ton.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyebut, capaian tersebut menunjukkan efektivitas manajerial dan kebijakan yang diambil pemerintah, bukan sekadar soal besaran anggaran.
“Capaian ini diraih dengan anggaran yang masih pas-pasan. Anggarannya masih 2024, yaitu Rp 15 triliun. Sama aja yang dulu,” ujar Mentan Amran pada acara tasyakuran 4 juta ton CBP di kediamannya, Jakarta, Jumat (30/5).
Dia menjelaskan, gagasan besar Presiden Prabowo adalah menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani. Komitmen itu diwujudkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan penyederhanaan regulasi, yang dinilai berdampak langsung pada peningkatan produksi dan distribusi.
“Jadi, ini adalah managerial dan kebijakan Bapak Presiden yaitu Inpres empat dikeluarin, yang mempermudah petani kita,” sambung Mentan Amran.
Salah satu kebijakan kunci adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diterbitkan pada 30 Januari 2025. Perpres ini bertujuan memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi dan memastikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi petani.
“Ini pupuk yang dulu muter, 145 regulasi mengikat, sekarang menjadi Rp 31,000 aja. Bayangkan dulu, 12 Menteri, Gubernur 38, Bupati 500 dengan Walikota tandatangan, baru bisa petani terima pupuk. Sekarang, dari Menteri, pabrik, ke petani selesai,” kata dia.
Selain itu, lanjut Mentan Amran, pemerintah juga menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran CBP.
Melalui Inpres ini, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani, tanpa membedakan kualitas.
Lebih lanjut, Mentan Amran meyakini, produksi beras tahun depan berpotensi meningkat lebih tinggi dari tahun ini. Hal itu didasari oleh berbagai langkah strategis yang telah disiapkan pemerintah, mulai dari perbaikan regulasi hingga penguatan infrastruktur pertanian.
“Regulasi kita sempurnakan, anggaran kita refocusing dan efisienkan. Lalu kita masuk ke irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta optimalisasi lahan,” jelas Mentan Amran.
Namun, kuncinya, kata Mentan Amran, ada pada irigasi. Jika pengerjaan irigasi seluas 2 juta hektara bisa selesai tahun ini, produksi beras pada 2026 bisa melampaui capaian tahun ini.
“Nah, boleh juga nanti Anda bertanya ke Menteri PU. Kalau irigasi selesai, hampir pasti, 99 persen, produksi tahun 2026 akan lebih tinggi lagi, kecuali ada bencana. Mudah-mudahan lancar. Doakan, dan kawal baik-baik,” pungkas Mentan Amran.
