Upaya Meningkatkan Kinerja Kebun Petani Sawit

0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Berbagai upaya dilakukan BPDP KS, untuk  mendorong peningkatan kinerja petani  sawit melalui  pemberian  subsidi  replanting  dan sarana  prasarana. Tujuannya, agar petani sejahteta, lebih maju di masa depan.

Tambahan dana bantuan  sapras  diatur melalui Surat Keputusan  Dirjen  Perkebunan  Kementan  No.  144/Kpts/OT.050/4/2020 yang di dalamnya mengatur  tentang  pendanaan  sarana dan prasarana petani  sawit  rakyat  menggunakan  dana subsidi BPDPKS.

“Subsidi BPDPKS berupa paket  bantuan  pupuk  dan  pestisida, pemeliharaan  berproduksi atau  identifikasi berbasis paket  bantuan  per  hektar.  Selain  itu subsidi sapras juga diberikan  melalui paket  alat  paska panen, seperti  egrek,  angkong  dan  sebagainya  yang  sesuai  normanya digunakan  petani dalam melakukan  kegiatan panen  hasil  perkebunan  kelapa sawit,” kata Direktur  Penyaluran  Dana  BPDP-KS,  Edi  Wibowo FGD  Sawit Berkelanjutan  Vol  7, bertajuk  “Meningkatkan Peranan Petani Sawit Rakyat Melalui Subsidi Replanting dan Subsidi Sarana Prasarana”,  Rabu  28  April  2021.

Menurut Edi, sejak  Mei  2020  ini,  pihaknya mulai  menyalurkan  dana subsidi kepada petani rakyat  melalui  hasil  survey  yang  dilakukan  pihak  ketiga atau  konsultan  yang  berfungsi melakukan survey, investigasi dan  desain  atas bantuan  yang  akan  diberikan  dalam  bentuk  paket/unit.

“Rencana pendanaan  BPDP  KS akan berfokus  kepada  18  provinsi dengan  target  utama paket  benih  unggul sawit,  pupuk  dan  pestisida  untuk lahan  gabungan  petani kelapa sawit  seluas  2.000  hektar,” jelas Edi.

Ia menambahkan, target intensifikasi juga bisa  mendapat  bantuan  dana BPDP  KS dengan  syarat  utama luasan  lahan  8.000  hektar, dimana bantuan  dana BPDP  KS  juga akan diberikan dalam  bentuk  pembiayaan  sertifikasi  Indonesian Sustainable Palm  Oil (ISPO)  dalam  bentuk  10  paket  dan  target  infrastruktur  jalan  seluas 6.000  hektar.

“Syarat utama  dari  paket  bantuan  yang  akan  diberikan  yaitu  melalui  kelembagaan  petani berupa organisasi  atau  gabungan  kelompok  tani  dan  aspek legalitas  lahan  petani  minimal  berupa Surat Keterangan  Tanah  (SKT)  dari kepala  desa atau  Lurah  setempat,” tambahnya.

BPDP KS tahun 2021, menargetkan replanting  perkebunan  sawit rakyat  seluas  180  ribu  hektar dengan  kesiapan  pendapanaan  mencapai  Rp.  5,56  triliun

Edi mengatakan, untuk  mendapatkan  bantuan  dana tersebut,  cukup  sederhana dan  diyakini tidak  akan menyulitkan  petani  kelapa  sawit  untuk  konteks ekstensifikasi, intensifikasi, jalan  kebun  dan  sertifikasi Indonsian  ISPO.

“Pemerintah  menjamin  beberapa persyaratan  itu  akan  difasilitasi  Dinas  Perkebunan setempat,  misalnya untuk  penerbitan  Surat  Tanda Daftar Budidaya  (STDB),  jadi saat diajukan bukan mutlak  ada, namun  yang  terpenting  ada kesanggupan  untuk menyelesaikan,” jelasnya.

Sekjen Serikat  Petani Kelapa  Sawit  (SPKS), Mansuetus Darto,  mengatakan sejatinya peremajaan  sawit  adalah  upaya  peningkatan  kesejahteraan  petani  melalui peningkatan produktivitas, sekaligus untuk  memperkuat  aspek  sustainability  kelapa sawit Indonesia dengan  memaksimalkan existing  plantation  melalui  peningkatan  yield  dan  mencegah  pembukaan  lahan  baru/  deforestasi.

Sampai saat  ini kata  Darto,  untuk mempermudah  menerima  dana bantuan  BPDP-KS, syarat  telah  pula disederhakan  dari  16  syarat  menjadi 2  syarat.  Kendati  sudah  ada kemudahan  yang  diberikan  namun demikian,  masih  ada yang  perlu  dikritisi,  seperti  kata  Darto, target  PSR  dari  tahun  2017  sampai 2022  sangat besar yakni 725  ribu  hektar dan itu sulit untuk direalisasikan.

“Sayangnya dari  sisi  capaian  dan  target belum berhasil. Padahal sudah melibatkan Lembaga surveyor,” tegasnya.

Sekjen Gabungan  Pengusaha Kelapa Sawit  Indonesia (GAPKI), Eddy Martono menyatakan pihaknya akan teruys mendukung program  PSR. GAPKI telah  melakukan  pertemuan  dengan  Menko Perekonomian  pada  bulan  September  2020,  guna  membantu  percepatan  pelaksanaan  Program  PSR. Dengan melakukan  kerjasama dengan  Asosiasi  Petani untuk memfasilitasi  Kelompok  Tani/Koperasi bermitra dengan  anggota  GAPKI.

“GAPKI akan terus mendukung program PSR,  memfasilitasi Kelompok  Tani/Koperasi   Petani untuk dapat  Bermitra dengan  anggota  GAPKI.  Berkoordinasi  dan  Fasilitasi Surveyor Indonesia untuk mendapatkan  mitra kelompok  tani/koperasi  dengan  anggota  GAPKI di  masing-masing  Cabang/Propinsi,”kata Eddy.

Lebih  lanjut  tutur Eddy, bentuk kemitraan  dengan  petani bisa dalam  bentuk  Pendampingan  Kultur Teknis,  Kontraktor  Peremajaan,  Avalist  Full  Commercial  dan  Operator  Pengelolaan.  Beberapa  tantangan untuk menjalankan program  PSR juga diantaranya,  melanjutkan  kerjasama  kemitraan  dengan  inti, karena ada sebagian  petani  plasma  yang  sudah  selesai  masa  kemitraannya.

Saat ini, lanjut Eddy, pihaknya telah melakukan  pendataan  proses  dan  progres  PSR dari  anggota  GAPKI  di  masing-masing  cabang  GAPKI, dan membentuk Satgas untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang ada.

“Banyaknya  SHM  yang  berpindah  tangan/digadaikan  menjadi  kendala  jaminan  Bank, kondisi  Koperasi dan  Kepengurusan  Koperasi yang  kurang  kondusif. Penghasilan  petani saat  replanting, serta  besarnya biaya  replanting,  termasuk  Banyak  bertumbuhnya  Pabrik tanpa kebun,”  kata  Eddy.

Tokoh perkebunan Maruli  Gultom mengakui, sawit  kini telah menjadi  satu-satunya komoditas  yang  mampu menjuarai  dunia.   Sementara  komoditas lainnya  seperti coklat,  karet  dan  lainnya hanya menjadi komoditas  nomor  tiga dan  seterusnya.

Saat  ini pelaku  kebun  sawit  lebih  didominasi petani  mencapai 41%,  bila dihitung  kontribusi petani terhadap  devisa  negara  menjadi cukup  bahkan melebihi  nilai ekspor  migas.

“Ada sekitar  1,2  juta petani yang  bekerja  di perkebunan  kelapa sawit,”  kata  Maruli.

Namun  demikian  pertanyaannya apakah petani  sawit  sudah  sejahtera?  Padahal  kelapa sawit  adalah komoditas utama Indonesia di  dunia.  Bahkan  kini  industri  sawit  masih  saja  diganggu  bahkan dibebani beragam  pungutan.

“Sebenarnya untuk  menolong  industri  sawit  pemerintah  tidak  usah  ikut  campur,    itu sudah  sangat  membantu,”  kata  Maruli.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini