Komisi IV DPR RI mengecek efektivitas pelaksanaan program pompanisasi dalam rangka peningkatan produktivitas lahan pertanian. Salah satunya, di Desa Mojorejo, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (13/11).
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menjelaskan, kunjungan ini untuk menggali informasi dan masukan serta aspirasi Kelompok Tani Ngesti Mulyo terkait program pompanisasi dan upaya peningkatan produksi.
“Lokasi ini kami anggap sangat relevan, mengingat pada Agustus 2024, Kabupaten Sukoharjo berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan produktivitas pertanian tertinggi kedua di tingkat nasional,” ujar wanita yang akrab disapa Titiek.
Selain itu, Titiek juga menyampaikan rasa senangnya karena semangat petani di daerah ini masih sangat tinggi, dengan 18 persen di antaranya merupakan petani muda.
“(Jadi) yang muda bisa ngajak yang lainnya lagi, bahwa pertanian ini menguntungkan, satu tahun sekarang bisa tiga kali panen. Tentunya keuntungannya bisa bertambah,” kata Titiek.
Turut hadir mendampingi kunjungan ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menegaskan, Bapanas mendukung penuh visi swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Arief mengatakan, swasembada pangan dapat tercapai dengan kolaborasi yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Dalam hal ini, Bapanas juga memainkan peran penting, terutama dalam menjaga stabilitas harga.
“Di hulu, produksi akan dilecut oleh kementerian teknis dan kami di Bapanas siap melanjutkan peran sebagai penjaga stabilitas harga. Dengan kelembagaan baru Kemenko Bidang Pangan, visi swasembada pangan tersebut akan terorkestrasi dengan sangat baik,” kata Arief.
Menurut Arief, aspek terpenting tatkala produksi dalam negeri mengalami surplus adalah kepastian harga bagi petani. Untuk itu, fokus Bapanas selama ini adalah menjaga harga mulai dari tingkat petani sampai harga yang dibeli masyarakat.
“Kami meyakini dengan kepastian harga yang baik, maka semangat produktivitas petani pun akan selalu ada. Ini karena pencapaian swasembada pangan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat produktivitas,” lanjutnya.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras, yang dijadikan acuan bagi Perum Bulog dalam menyerap produksi dalam negeri.
HPP ini juga ditujukan sebagai jaring pengaman harga bagi petani. Efektivitas HPP dapat terlihat karena sepanjang tahun 2023, persentase kasus harga gabah di bawah HPP tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Adapun realisasi pengadaan beras dalam negeri yang dilaksanakan Perum Bulog telah melampaui capaian tahun 2022 dan 2023. Sampai awal November 2024 ini, penguatan stok Bulog yang bersumber dari panen dalam negeri telah menyentuh angka 1,179 juta ton. Sementara di 2022 ada di angka 994 ribu ton dan di 2023 mencapai 1,066 juta ton.
“Kami turut pastikan penyerapan beras dalam negeri yang Bapanas telah beri tugas ke Bulog, realisasinya terus berprogres. Implementasi kebijakan HPP kami harapkan benar-benar ampuh jadi jaring pengaman bagi petani. Tidak boleh ada harga yang anjlok untuk gabah atau beras yang berkualitas,” tegas Arief.
Di kesempatan sama, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Bagas Windaryatno mengemukakan perlunya dukungan agar Sukoharjo dapat menjadi kawasan pertanian modern.
“Kami ke depan ingin menjadi satu kawasan tanaman padi yang modern. Kami berharap ada dukungan dari Komisi IV agar Sukoharjo yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, bisa kita dorong untuk maju,” urai Bagas.
Dia juga mengajukan permohonan kepada Kepala Bapanas untuk bantuan unit mobil guna meningkatkan pengawasan keamanan pangan di Sukoharjo.
“Kami di Sukoharjo membutuhkan 1 unit bantuan mobil untuk pengawasan keamanan pangan. Mohon kiranya nanti bisa dialokasikan,” ungkapnya.
