Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hanya akan dilakukan di daerah-daerah yang harga berasnya tinggi.
“SPHP akan kami gelontorkan di daerah-daerah yang harga berasnya tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Nias. Jadi, hanya di tempat-tempat tertentu,” ujar Amran saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (28/5).
Sementara itu, untuk daerah yang harga berasnya relatif rendah atau bahkan di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), beras SPHP tidak akan disalurkan.
Menurut Mentan Amran, penyaluran beras SPHP di daerah dengan harga rendah justru dapat berdampak buruk bagi petani lokal, karena dapat menekan harga gabah lebih jauh.
“Jadi, di tempat-tempat tertentu, kalau harga beras di bawah HPP, jangan disalurkan SPHP. Kenapa? Karena itu bisa makin menekan harga di tingkat petani dan membuat petani kita terpuruk,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto memastikan, pihaknya siap menyalurkan beras SPHP kapan pun diminta.
“Ya, pada prinsipnya Bulog menunggu penugasan. Kita akan siap kapan ditugaskan untuk menggelontorkan. Apakah untuk SPHP, apakah dalam bentuk… Kami siap,” ujarnya.
Mantan Direktur Jenderal Hortikultura (Dirjen Hortikultura), Kementan ini mengatakan, sampai saat ini Perum Bulog belum menerima penugasan resmi dari pemerintah.
Meski belum ada surat resmi, Prihasto menyebut tanda-tanda penugasan sudah mulai terasa. Hanya saja, soal waktu pelaksanaannya, ia belum bisa bicara banyak.
“Kapannya kita belum tahu. Bukan kapasitas saya untuk menentukan kapan. Tapi yang jelas prinsipnya Bulog ditugaskan, siap. Karena barangnya banyak,” pungkasnya.
