Sektor perkebunan Indonesia masih jadi andalan utama perekonomian nasional. Setidaknya ada tiga komoditas, yaitu sawit, kakao, dan kelapa, yang berperan besar dalam mendongkrak ekspor dan devisa negara.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Haris Darmawan dalam pidatonya saat membuka acara Evaluasi Tahunan Ilmiah Kinerja Agribisnis dan Perkebunan (ETIKAP) ke-6 di Jakarta, Rabu (11/6).
Haris menambahkan, ketiga komoditas ini tidak hanya menyumbang miliaran dolar devisa setiap tahunnya, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
“Komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa telah menjadi andalan Indonesia di pasar global. Negara kita memegang peran strategis dalam menyediakan bahan baku, pangan, energi, serta mendukung berbagai industri di tingkat internasional,” ujar Haris.
Namun, di balik potensi besar sektor perkebunan, terdapat sejumlah tantangan. Seperti sawit, jika diamati, luas lahan sawit nasional selama periode 2021 hingga 2024 cenderung stagnan, tetap di kisaran 16,83 juta hektare.
“Hambatan utama dalam pengembangan kelapa sawit selain luas lahan yang stagnan adalah produktivitas yang masih rendah, rata-rata hanya 3,8 ton per hektare per tahun, padahal potensi sebenarnya bisa mencapai 5 ton per hektare per tahun,” tambah Haris.
Selain itu, lanjut Haris, terdapat indikasi sekitar 3 juta hektare lahan sawit berada di dalam kawasan hutan.
“Target Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sekarang adalah pencapaian di bulan Agustus ini sampai 3 juta hektare. Targetnya baru mencapai sekitar 1,2 juta hektare untuk pengembangan sawit di dalam kawasan hutan,” kata dia.
Sementara itu, komoditas kelapa juga menghadapi tantangan tersendiri. Seperti diketahui, dalam tiga bulan terakhir, lonjakan ekspor kelapa bulat Indonesia ke pasar internasional, terutama China, sangat signifikan.
Menurut Haris, ekspor kelapa bulat Indonesia hingga saat ini telah mencapai 431.915 ton pada tahun 2024, naik dibandingkan dengan 380.883 ton pada tahun 2023.
“Jadi, ada kenaikan yang signifikan apalagi di bulan, kalau nggak salah di bulan Januari, Februari, Maret. Besar-besaran ekspor kelapa bulat terutama ke daerah China,” kata dia.
Lonjakan permintaan global ini mengurangi pasokan untuk pasar domestik. Akibatnya, perusahaan-perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa kesulitan bersaing karena harga ekspor kelapa bulat jauh lebih tinggi dibandingkan harga bahan baku untuk pabrik di dalam negeri.
“Tapi terus terang, biarlah petani sekarang menikmati dulu harga kelapa yang sangat tinggi malah sampai satu bulat itu sampai Rp 15.000. Padahal harga di petani yang kita dapatkan sebelum ada ekspor ini berkisaran antara Rp 3.000, Rp 4.000, Rp 5.000. Malah ada yang sampai jatuh harganya Rp 2.000,” ujar dia.
Namun, dalam empat bulan terakhir, harga kelapa mulai kembali turun. Menanggapi hal ini, Haris mengatakan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan mendorong percepatan hilirisasi kelapa. Targetnya adalah membangun perkebunan kelapa seluas sekitar 500 ribu hektare.
“Karena banyak tanaman kelapa kita yang perlu diremajakan, dan jenis yang paling baik digunakan adalah kelapa dalam. Oleh karena itu, dari delapan komoditas perkebunan yang masuk dalam program hilirisasi, kelapa menjadi salah satu prioritas tahun ini,” ujar dia.
Selain pengembangan kebun, pemerintah juga menargetkan pembangunan industri kelapa yang terintegrasi. “Industri yang dibangun tidak hanya berhenti pada pengolahan kopra, tapi juga sampai produk bernilai tambah seperti tepung dan santan,” lanjut dia.
Hal serupa juga terjadi pada industri kakao. Indonesia kini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari stagnasi produksi akibat tanaman yang menua, hingga terbatasnya pasokan bahan baku untuk industri pengolahan.
“Meskipun Indonesia pernah menjadi salah satu produsen kakao terbesar di dunia, kontribusi biji kakao lokal dalam memenuhi kebutuhan industri dalam negeri terus menurun,” ujar Haris.
Kondisi ini memaksa sejumlah perusahaan pengolahan kakao untuk mengimpor sebagian besar bahan bakunya. “Alangkah mirisnya, kita yang tadinya merupakan sentralnya kakao sekarang berbalik untuk memenuhi pabrik, untuk memenuhi industri kita perlu adanya impor,” kata dia.
Untuk menghadapi tantangan ini, Haris menekankan perlunya pengembangan teknologi pertanian, peningkatan kualitas biji, dan percepatan hilirisasi industri pengolahan kakao.
Secara keseluruhan, pengelolaan industri perkebunan Indonesia ke depan memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Upaya ini mencakup strategi peremajaan tanaman, peningkatan produktivitas, hilirisasi, hingga diversifikasi produk. Sertifikasi dan standar keberlanjutan seperti ISPO, serta pemanfaatan teknologi baru, juga menjadi kunci untuk mendorong efisiensi dan daya saing,” imbuh Haris.
