Pemerintah akan melakukan operasi pasar besar-besaran dan menindak pedagang yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini untuk menekan harga beras yang masih berada di atas HET.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi “Pengendalian Harga Beras” yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Senin (20/10).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
“Baru saja kita rapat bersama Pak Kapolri, Pak Mendagri, Pak Mendag, Pak Wamentan, Bulog, serta seluruh Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) dan Dinas Perdagangan se-Indonesia. Kita sepakat melakukan operasi pasar secara masif,” ujar Amran.
Amran, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), mengungkapkan bahwa operasi pasar yang telah dilakukan sebelumnya terbukti efektif menurunkan harga beras di sejumlah daerah yang sebelumnya mengalami lonjakan harga.
“Alhamdulillah hari ini laporan terakhir yang ditampilkan oleh Pak Mendagri ada 59 yang harga naik dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dulu sampai 200-an (daerah yang mengalami kenaikan), bahkan terakhir tadi Pak Kapolri juga sampaikan bahwasanya tinggal 20 kabupaten,” kata Amran .
Amran juga memperingatkan kepada seluruh pedagang untuk mematuhi aturan yang berlaku. Pedagang yang menjual beras di atas HET dan tidak mengindahkan imbauan pemerintah akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
“Kami beri waktu dua minggu. Jika masih ditemukan pelanggaran, maka dengan segala kerendahan hati, izinnya akan kita cabut,” tegas Amran.
Stok beras untuk kebutuhan operasi pasar (SPHP) saat ini masih aman, dengan cadangan lebih dari 1 juta ton. Pemerintah juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang dengan melakukan pencetakan sawah baru, khususnya di daerah seperti Papua, guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Sebagai informasi, subsidi pemerintah untuk sektor pangan, terutama beras, mencapai Rp 150 triliun. Ia menyebut setiap satu kilogram beras disubsidi Rp 4.900— Rp5.000.
“Nah, sehingga ini harus dijaga. Harus diintervensi karena kita menjaga produsen, juga harus jaga konsumen. Ini dua-dua kita harus jaga, ini tidak mudah,” imbuh dia.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramadhani, menyampaikan bahwa stok beras yang disiapkan Bulog untuk program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 1,5 juta ton.
“Dari total 1,5 juta ton tersebut, saat ini sudah tersalurkan hampir 500 ribu ton, atau setengah juta ton. Artinya, masih tersedia sekitar 1 juta ton,” ujar Ahmad Rizal.
Dengan kondisi tersebut, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir karena stok beras Indonesia dinyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga akhir tahun 2025.
“Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian di seluruh Tanah Air, tidak perlu ragu dan bimbang. Stok beras Bulog saat ini merupakan yang terbaik dan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia,” imbuh dia.
(Supianto)
