Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mendukung langkah Agrinas dalam membenahi tata kelola industri sawit nasional. Dia menilai kehadiran Agrinas menjadi momentum penting memperbaiki sistem pengelolaan sawit yang selama ini dinilai amburadul.
Dukungan itu disampaikan Sahat dalam Workshop Jurnalis Promosi Usaha Kecil Menengah (UKM) Sawit bertema “Kolaborasi Media dan UKM Sawit untuk Indonesia Emas 2024” di Banten, Kamis (23/10).
“Munculnya Agrinas saya pribadi sangat happy, meskipun dengan cara yang itu-itu, tapi mulai berbenah. Jangan kita salahkan. Tolong ini disampaikan, jangan kalian celah. mari kita perbaiki, bukan untuk mencelah,” ujar Sahat.
Menurut dia, banyak negara luar memandang Indonesia sebagai negara yang kurang menarik bagi investor, terutama karena kondisi di lapangan yang masih semrawut dan penuh ketidaktertiban.
“Banyak negara luar mengatakan Indonesia payah, tidak ingin dimasuki investor karena kondisi lapangan yang sekarang, di mana satgas-satgas PKH mengambil hampir 1,5 juta hektare dan lain-lain,” ujar dia.
Menurut Sahat, saat ini Indonesia sedang kembali ke titik nol dalam membenahi tata kelola industri sawit. Pasalnya, selama ini sektor sawit dinilai masih amburadul dan tidak tertib dalam pengelolaan lahan.
“Selama ini industri sawit kita amburadul, lahannya tidak jelas. Dia dapat izin 10 hektare, ngambil-nya 12 hektare,” kata Sahat.
Sahat juga mengingatkan media agar berperan aktif membantu pembenahan industri sawit dengan pemberitaan yang proporsional dan membangun.
“Kita paling suka mencela-mencela tapi tidak memberikan jalan keluar. Jangan hanya mengejar rating, tapi lihat apa proporsi yang pantas kita sampaikan ke publik,” ujar dia.
Dia menambahkan, jika tata kelola dan legalitas lahan sawit dibenahi, potensi ekonomi sawit Indonesia bisa meningkat signifikan.
Dengan luas lahan sekitar 16,38 juta hektare, Sahat memperkirakan pendapatan sektor sawit dapat mencapai USD 61,7 miliar atau sekitar Rp 998 triliun.
Sahat optimistis, dengan pemberdayaan koperasi dan UKM sawit serta dukungan Agrinas, produksi sawit nasional dapat meningkat hingga 98 juta ton pada 2029.
Untuk itu, Sahat menekankan pentingnya Agrinas untuk menyelesaikan mengenai hukum, legalitas lahan-lahan yang menghasilkan hutan bebaskan dari hutan supaya bisa tersertifikasi.
“Karena kalau kita tidak tersertifikasi dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ataupun Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) kita tidak akan diterima oleh public market,” ujar dia.
Sahat juga menekankan pentingnya peran Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menyelesaikan Hak Guna Usaha (HGU).
“Tolong disampaikan kepada media janganlah kita mengulangi kata-kata jorok keterlanjuran. Itu stupid statement,” pungkas Sahat.
Adapun acara workshop ini didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asian Agri, dan Sinarmas.
