Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkapkan, Indonesia masih harus mengimpor 157.000 ton biji kakao pada tahun 2024.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Usaha dan Pertanian Kemenko, Widiastuti, impor ini terjadi karena produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan kakao nasional.
“Tahun 2024 impor biji kakao ini sebanyak 157.000 ton. Ini data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang kita ambil di tahun 2025,” ujar Widiastuti pada Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025, yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10).
Berdasarkan dari data International Cocoa Organization (ICCO) tahun 2025 produksi kakao Indonesia mencapai 200.000 ton per tahun. Padahal, produksinya mampu mencapai sekitar 590.000 pada 2005–2006.
“Penurunan ini mengakibatkan Indonesia harus impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri grinding di dalam negeri,” ujar Widiastuti.
Di sisi lain, harga biji kakao dunia yang sempat melonjak hingga 11.000 USD per ton pada tahun 2023 kini berada di kisaran 7.000–8.000 USD per ton, membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi dan merebut kembali pasar global.
Dia mengatakan, kenaikan harga kakao dunia dipicu oleh anjloknya produksi dari benua Afrika. Kondisi ini sebenarnya menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai produsen, namun sayangnya belum diiringi peningkatan produksi.
Widiastuti mencatat beberapa tantangan dalam pengembangan kakao, yaitu perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, usia tanaman yang sudah tua, serta keterbatasan sumber daya yang sangat terbatas.
“Ini menjadi perhatian karena Indonesia merupakan produsen kakao peringkat ketujuh dunia. Untuk itu, kita harus mengembalikan kejayaan kakao Indonesia,” ujar dia.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, membenarkan bahwa produksi kakao mengalami penurunan. Bahkan, luas arealnya juga ikut menyusut.
Penurunan produksi ini disebabkan persaingan komoditas. Selama beberapa tahun terakhir, harga kakao kurang menarik bagi petani, sehingga banyak yang beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan, seperti sawit.
“Jadi, ini yang menjadi beberapa faktor petani-petani kita itu beralih ke komoditas lain, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi, produktivitas, maupun petani yang terlibat dalam bisnis kakao tersebut,” ujar dia.
Akibatnya, luas lahan kakao di Indonesia yang saat ini mencapai 1,3 juta hektare, terdiri dari 890 ribu hektare tanaman yang sudah menghasilkan, dan 290 ribu hektare tanaman yang tidak menghasilkan alias rusak, serta 212 ribu hektare tanaman yang belum berproduksi.
Program Peremajaan
Yakub mengatakan bahwa Kementan merespons penurunan produksi kakao dengan menjalankan program peningkatan produksi dan produktivitas, yang mencakup peremajaan dan perluasan lahan dalam dua tahap.
Pertama, melalui anggaran reguler, disediakan dana untuk peremajaan seluas 3.800 hektare dan perluasan seluas 650 hektare. Kedua melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT), untuk peremajaan seluas 4.266 hektare pada tahun 2025.
Lebih lanjut, pada tahun 2026, rencana peremajaan lahan mencapai 175.500 hektare, dan pada tahun 2027 seluas 68.734 hektare.
“Jika dibandingkan dengan luas tanaman rusak yang mencapai 290.000 hektare, program hilirisasi ini sudah hampir memenuhi kebutuhan peremajaan lahan seluas 248.500 hektare,” ujar Yakub.
Berita baiknya, Kementan juga akan mendapatkan sumber pendanaan tambahan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
(Supianto)
