Indonesia mencatat capaian gemilang dalam perdagangan karbon tahun lalu, dengan nilai transaksi mencapai Rp 84,17 miliar di sektor pembangkit tenaga listrik. Angka ini didapat dari total transaksi karbon sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, pada webinar bertajuk ‘Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia’ yang digelar oleh Gatra Media Group di Jakarta, Rabu (23/7).
Dia mengatakan, penerapan perdagangan karbon di subsektor pembangkit listrik bertujuan untuk mengurangi dampak-dampak negatif bagi lingkungan, mendorong langkah-langkah efisiensi energi, danmeningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan mitigasi perubahan iklim.
“Juga tentunya mendorong transisi energi nasional, khususnya di sisi suplai energi,” ujar Dadan dikutip dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (25/7).
Kementerian ESDM telah merancang peta jalan yang ambisius, dengan target menurunkan emisi sebesar 100 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030 melalui tiga fase implementasi.
Peta jalan yang disusun tersebut diselenggarakan ke dalam tiga fase, yang terbagi menjadi fase pertama pada tahun 2023-2024, fase kedua tahun 2025-2027, dan fase ketiga tahun 2028-2030.
Tiga fase tersebut nanti akan secara bertahap meningkatkan standar emisi karbon dioksida untuk pembangkit tenaga listrik, terutama yang berbasis tenaga uap atau menggunakan bahan bakar batubara.
“Jadi, makin ke sana nanti standarnya akan semakin ditingkatkan, emisinya akan semakin kecil sehingga pada saatnya nanti diperlukan kombinasi antara perdagangan karbon dan juga offset,” papar Dadan.
Lebih lanjut, Dadan menyebut bahwa perdagangan karbon akan diterapkan secara bertahap ke seluruh pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar fosil, baik yang terhubung ke jaringan PT PLN, maupun pembangkit di wilayah usaha non-PLN, serta pembangkit yang digunakan untuk kepentingan sendiri.
Dadan mencatat, pada tahun 2023 terdapat 99 unit pembangkit listrik yang terhubung jaringan PLN dengan kapasitas yang lebih besar atau sama dengan 100 MW yang menjadi peserta perdagangan karbon.
Sedangkan untuk tahun 2024 ini, jumlah peserta perdagangan karbon, imbuhnya, menjadi 146 unit, dengan adanya tambahan unit PLTU dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 25 MW.
“Jadi, dengan potensi yang demikian besar potensi untuk penurunan emisi yang demikian besar dan sisi yang lain potensi untuk pengembangan energi bersih yang demikian besar maka kita bisa mensinergikan mengoptimalkan pemanfaatan energi bersih sekaligus juga dengan perdagangan karbonnya sehingga ini terjadi win-win solution dari sisi penyediaan energi dan juga dari sisi penurunan emisi secara nasional,” tandas dia.
