Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah akan melakukan perbaikan serta mengaktifkan kembali pabrik sagu di Papua sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.
Demikian disampaikan Amran saat memberikan keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (16/12).
“Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun tetapi harus diaktifkan kembali,” kata Amran.
Selain mengoptimalkan pangan lokal seperti sagu, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi beras melalui pencetakan sawah baru di Papua.
Saat ini, kebutuhan beras di Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun. Namun, produksi beras di wilayah tersebut baru sekitar 120 ribu ton, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 500 ribu ton.
“Nah, 500 ribu ton membutuhkan sawah 100 ribu ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua dan Papua Barat. Bahkan, enam provinsi juga memohon untuk cetak sawah,” ujar Mentan Amran.
Pria berdarah Bugis tersebut menargetkan pencetakan sawah rampung dalam waktu tiga tahun, bahkan berpotensi dipercepat menjadi dua tahun.
“Insyaallah paling 3 tahun. Bisa jadi 2 tahun selesai 100 ribu hektare. Sehingga Papua adalah swasembada pangan (beras),” ujar Mentan Amran.
Amran yang juga Kepala Badan Pangan Nasional itu menyampaikan visi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di seluruh pulau-pulau Indonesia.
“Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatera sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga biaya ngangkut itu tidak ada,” ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, dia juga menyampaikan bahwa total sawah yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh Sumatra Utara, Sumatra Barat mencapai 70 ribu hektare.
Dari 70 hektare tersebut yang terdampak, 11 ribu hektare di antaranya mengalami puso alias gagal panen.
Dia menegaskan, lahan sawah yang mengalami puso tersebut akan dicetak ulang dan penanganannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Yang puso itu akan kita cetak ulang, sekitar 11 ribu hektare sampai hari ini, dan itu akan diselesaikan oleh pemerintah pusat,” imbuh dia.
Reporter: Supianto
