Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman membuka peluang penyaluran minyak goreng kemasan Minyakita satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya untuk mempermudah pengawasan distribusi, mengantisipasi potensi kelangkaan, serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Saat ini, porsi penyaluran minyak goreng melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma hanya 35 persen, sementara sisanya masih melalui distribusi non-BUMN. Ke depan, pemerintah membuka opsi peningkatan peran BUMN hingga 60 persen bahkan sampai 100 persen.
“Kami minta ke depan kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag. Ini kan 30 persen, kalau bisa ke depan kita naikkan lagi apakah 60 persen ke pemerintah, BUMN atau 100 persen,” ujar Amran saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (15/4).
Amran menegaskan, penguatan peran BUMN penting agar pengendalian harga lebih mudah dilakukan. Dengan skema tersebut, tanggung jawab stabilisasi harga menjadi lebih jelas ketika terjadi gejolak di pasar.
Hal ini berkaca pada komoditas daging sapi yang selama puluhan tahun kerap bergejolak, namun tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab ketika harga melonjak.
“Sama daging kemarin kan ditanya kenapa (kuota impor banyak untuk) BUMN? Lah selama ini gonjang-ganjing puluhan tahun siapa yang mau tanggung jawab? Sembunyi kalau ada kenaikan harga,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah bisa langsung mengambil tindakan jika BUMN tidak mampu menjaga harga tetap stabil.“Kalau BUMN, bisa langsung ditegur. Kalau tidak bisa stabilkan harga, ya kita evaluasi,” katanya.
Amran juga memastikan keterlibatan BUMN tidak menutup ruang bagi pelaku usaha. Distribusi tetap dapat melibatkan pengusaha, khususnya pelaku usaha kecil dan UMKM, sebagai bagian dari rantai pasok.
“Untuk pengusaha? Iya boleh enggak masalah, yang penting harga stabil. Pengusaha kan dari BUMN langsung Justru pengusaha-pengusaha kecil kita bantu,” tutur Amran.
“Jadi BUMN saja yang penanggung jawab, tapi yang sampai lini berikutnya kan kasihlah pengusaha-pengusaha kecil, UMKM,” sambungnya.
Memperkuat Perang BUMN
Kepala Badan Pangan Nasional itu juga menyebut pemerintah akan memperkuat peran BUMN pangan ke depan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis.
Sejumlah komoditas seperti daging, susu, kedelai, gula, hingga bawang putih akan didorong melibatkan BUMN, baik di sisi distribusi maupun produksi.
“BUMN, bukan Bulog saja BUMN. Nanti kita rancang. saya sementara rancang bawang putih BUMN ikut nanam. Kedelai juga,” ujar Amran.
Penguatan peran BUMN ini diharapkan dapat menutup celah dalam sistem pangan nasional, sehingga tidak terjadi anomali seperti kasus impor gula rafinasi yang bocor ke pasar di tengah produksi domestik yang belum terserap optimal.
“Kita upayakan. Supaya jangan terjadi seperti kemarin aneh bin ajaib negeri gini. Kita impor gula, tapi gula dalam negeri tidak bisa laku, ada anomali kan. Kalau ada anomali ada apa di situ? Permainan, mafia,” imbuhnya.
Reporter: Supianto
