Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam penanganan bencana dan keadaan darurat sepanjang 2026.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy mengatakan anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk lima kabupaten terdampak, pemerintah menyiapkan total 6,8 ribu ton beras yang bersumber dari program bantuan bencana dan bantuan pangan beras reguler.
“Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak 5 kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar,” ungkap Sarwo Edhy di Jakarta, Sabtu (22/8).
Secara terperinci, per 19 Agustus 2026 Bapanas telah menetapkan alokasi 6,8 ribu ton beras untuk lima kabupaten di NTT. Jumlah tersebut terdiri atas 990,3 ton bantuan bencana dan 5,81 ribu ton bantuan pangan beras reguler.
Kabupaten Manggarai mendapat alokasi 81,63 ton bantuan bencana dan 1,79 ribu ton bantuan pangan reguler. Kabupaten Manggarai Timur mendapat 153,78 ton bantuan bencana dan 1,66 ribu ton bantuan pangan reguler.
Selanjutnya, Kabupaten Ngada mendapat 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler. Kabupaten Sikka mendapat 6,88 ton bantuan bencana dan 1,28 ribu ton bantuan pangan reguler. Sementara Kabupaten Nagekeo mendapat 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.
Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung masyarakat terdampak gempa di Manggarai, NTT, pada 19 Agustus 2026. Ia memastikan proses penyaluran bantuan dilakukan secara cepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia,” ujar Amran.
Menurut Amran, kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, terutama beras, dipastikan aman. Pemerintah bahkan memastikan ketersediaannya cukup hingga satu tahun ke depan apabila dibutuhkan.
“Karena masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat, menyelesaikan masalah. Dan alhamdulillah, kami sudah cek langsung. Kami sudah hitung kekuatan kita di sini sampai 1 tahun aman bahkan lebih. Jadi insya Allah aman,” ujarnya.
Di luar anggaran khusus bencana dan keadaan darurat, Bapanas juga telah mengalokasikan Rp 17,5 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut dapat berjalan beriringan dengan bantuan bencana untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat terdampak.
Secara nasional, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih mencukupi untuk mendukung berbagai program tersebut. Per 21 Agustus 2026, stok CBP tercatat sebanyak 5,17 juta ton.
Sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, total CBP yang telah disalurkan mencapai 1,65 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas realisasi penjualan beras program SPHP Januari-Februari sebanyak 221,05 ribu ton, SPHP Maret-Agustus sebanyak 678,12 ribu ton, bantuan pangan tahap pertama sebanyak 662,86 ribu ton, dan bantuan pangan tahap kedua yang telah berjalan sebanyak 32,25 ribu ton.
Selain itu, penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat telah mencapai 11,39 ribu ton, sementara 53,68 ribu ton lainnya tercatat untuk golongan anggaran.
Pemerintah masih menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton kepada 33,24 juta keluarga. Masing-masing keluarga akan menerima 10 kilogram beras selama tiga bulan.
Dengan stok CBP yang masih mencapai 5,17 juta ton, pemerintah bersama Perum BULOG masih memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, termasuk dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat.
Reporter: Supianto
