
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya sejumlah pihak dari kalangan konglomerat yang tidak senang dengan langkahnya memberantas mafia pangan. Ia menyebut pihak-pihak tersebut memainkan media sosial untuk menghina pemerintah.
“Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang 10 orang, 20 orang. Tapi mereka konglomerat. Dia memainkan medsos. Dia hina kita,” kata Mentan Amran saat kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11).
Meski demikian, Mentan menyatakan tidak akan pernah takut dalam memberantas mafia pangan dan berbagai praktik yang merugikan petani. Bahkan, ia mengaku siap menghadapi risiko terbesar sekalipun demi memperjuangkan kebenaran, menjaga Merah Putih, dan membela kepentingan rakyat Indonesia.
“Saya tidak pernah takut. Dalam bahasa Bugis, mate nisantangi. Biar aku mati demi kebenaran, demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia. Gak boleh bermain-main,” tegasnya.
Menurut Mentan Amran, perjuangan memberantas mafia tidak selalu berjalan mudah. Pihak-pihak yang merasa terganggu dengan penindakan kerap memberikan tekanan.
Namun, dia memastikan akan terus melanjutkan pemberantasan mafia pangan selama langkah tersebut sejalan dengan keyakinannya, ajaran agama, dan ketentuan perundang-undangan.
“Saya katakan izin Bapak Presiden Prabowo, silakan (mereka) hina saya. Selama sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, Undang-Undang, tidak akan saya mundur setapak pun (memberantas mafia pangan),” ujarnya.
Ketegasan tersebut, menurut Mentan Amran, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor pertanian sekaligus memastikan negara tidak terus dirugikan oleh praktik korupsi dan mafia.
Dia menyebut, selama dua tahun terakhir, sebanyak 115 tersangka telah diproses dalam berbagai kasus di sektor pertanian. Bahkan, dalam penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Ini ada 115 tersangka, dua minggu ini 13 tersangka. Mahasiswa setuju gak mafia dan koruptor kita beresin? Saya tidak pernah takut karena ada mahasiswa generasi muda di belakang saya. Setuju?” katanya.
Dia menyampaikan, sejumlah pejabat Kementerian Pertanian juga telah dicopot karena pelanggaran yang dilakukan. Penindakan bahkan menjangkau jajaran pimpinan hingga pejabat struktural. Baginya, jabatan bukan alasan untuk mendapatkan perlindungan ketika seseorang tidak menjalankan amanah.
“Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy,” tegasnya.
Mentan Amran juga mencontohkan langkah pemerintah dalam membela petani sawit dari praktik permainan harga tandan buah segar (TBS). Dia menceritakan pernah menerima keluhan mengenai harga TBS yang justru turun ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan. Bahkan, persoalan tersebut tetap menjadi perhatiannya ketika sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci beberapa waktu lalu.
Setelah menerima informasi tersebut, Mentan Amran mengaku langsung berkoordinasi dan meminta aparat kepolisian menindak pengusaha yang diduga merugikan petani melalui praktik tersebut.
Dia mengatakan, setelah kembali ke Indonesia, dirinya langsung meminta penindakan terhadap pengusaha yang diduga memainkan harga TBS. Mentan Amran juga memperlihatkan surat yang dikirimkannya kepada Kapolri sebagai bentuk tindak lanjut atas persoalan tersebut.
“Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk komprom,” tegasnya.
Selain persoalan harga TBS, Mentan Amran juga menyoroti dugaan praktik under-invoicing dalam perdagangan sawit yang menurutnya berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Praktik tersebut, menurutnya, tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga dapat menekan harga komoditas yang diterima petani.
Karena itu, pembenahan tata kelola perdagangan dan penindakan terhadap praktik yang merugikan negara harus dilakukan secara tegas.
Mentan Amran menyebut langkah penertiban juga dilakukan melalui pengambilalihan sekitar empat juta hektare lahan sawit oleh negara. Ia menilai pembenahan pengelolaan sumber daya tersebut penting agar kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Dia menegaskan, seluruh langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merugikan kepentingan bangsa.
Mentan Amran juga mengajak masyarakat dan generasi muda untuk mendukung upaya pembenahan sektor pertanian. Menurutnya, perjuangan memberantas mafia dan menjaga kepentingan petani membutuhkan keberanian sekaligus kolaborasi seluruh elemen bangsa.
Dia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan hanya bersifat sementara. Hal yang akan terus diingat masyarakat adalah kebijakan, keberpihakan, dan pengabdian yang ditinggalkan seseorang selama menjalankan amanah.
“Yang dikenang adalah legasi, kebijakan. Itu yang dikenang,” pungkasnya.



























