Pemerintah tengah menggenjot kemandirian industri pupuk nasional melalui program revitalisasi besar-besaran dan pembangunan tujuh unit pabrik pupuk baru dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menjelaskan, program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan melalui ketersediaan pupuk yang lebih efisien, terjangkau, dan berkelanjutan.
“Rancangan kita adalah membangun 7 pabrik baru, 5-10 tahun. Tetapi, ini Dirutnya dan Komutnya mengatakan bisa diresmikan 5 unit sebelum 2029,” kata Amran di Jakarta, Rabu (22/10).
Program revitalisasi dan pembangunan ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 50 triliun. Amran menyebutkan, proses ini menyasar pabrik-pabrik tua yang sudah berusia 50 tahun lebih.
“Pabrik tua menggunakan bahan baku gas itu 43 persen. Pabrik baru itu bisa 22 persen, 23 persen. Ini hampir separuh. Inilah revolusi luar biasa,” tambah dia.
Dari sisi manfaat, hasil revitalisasi dan efisiensi ini diproyeksikan akan menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton secara bertahap hingga 2029, tanpa penambahan biaya produksi.
“Hasilnya adalah menarik, ada yang ku lupa satu, sekarang turun biaya 20 persen, ada tambahan volume 700 ribu ton, tanpa menambah biaya. nilah yang diinginkan revitalisasi Bapak Presiden,” ungkap Amran.
Program ini juga dinilai akan menurunkan biaya produksi pupuk hingga 26 persen, sekaligus berkontribusi langsung pada penurunan harga pupuk di tingkat petani. Dampaknya, menurut Amran, bisa dirasakan langsung oleh lebih dari 100 juta jiwa masyarakat tani di Indonesia.
Selain efisiensi produksi, pembangunan pabrik pupuk baru juga diproyeksikan dapat meningkatkan kinerja keuangan BUMN pupuk.
Amran menyebut, PT Pupuk Indonesia (Persero) diperkirakan memperoleh tambahan potensi keuntungan sebesar Rp2,5 triliun pada tahun 2026, dengan estimasi total keuntungan mencapai Rp 7,5 triliun.
Sementara itu, dari sisi pengelolaan subsidi pupuk, negara juga diperkirakan bisa menghemat hingga Rp 10 triliun sebagai hasil dari efisiensi dan perbaikan tata kelola distribusi.
“Dulu subsidi di hilir, sekarang ditarik ke hulu, ke bahan baku. Efisiensi ini membuat biaya lebih murah dan lebih tepat sasaran,” tegas dia.
Pemerintah berharap, dengan revitalisasi ini, Indonesia akan semakin dekat pada swasembada pupuk dan swasembada pangan secara keseluruhan, sebagaimana yang ditargetkan dalam empat tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
(Supianto)
