
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperjelas sasaran penerapan sanksi dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026. Ketentuan denda dan pidana penjara tersebut berlaku bagi produsen dan distributor besar yang mempermainkan harga pangan, bukan pedagang kecil.
Demikian disampaikan Amran saat melakukan pemantauan penyaluran bantuan pangan beras di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11).
Amran menegaskan, kebijakan pengawasan dan penindakan pelanggaran harga pangan harus diarahkan secara tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan tata niaga. Dalam hal ini, produsen besar dan distributor besar menjadi perhatian utama pemerintah.
“Ketentuan denda dan penjara itu bagi yang mempermainkan harga. Dan itu berlaku untuk distributor dan produsen khusus yang level atas. Yang melakukan itu produsen dan distributor besar,” tegas Amran saat melakukan pemantauan penyaluran bantuan pangan beras di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11).
Menurutnya, praktik manipulasi harga tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak tata niaga pangan, mengganggu stabilitas harga, serta membebani masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, pengawasan terus dilakukan dengan mengidentifikasi pelaku utama di sepanjang rantai pasok.
Dia menekankan, penegakan aturan tidak boleh dipolitisasi ataupun disalahartikan sebagai upaya pemerintah menekan pedagang kecil. Fokus pemerintah adalah memberantas praktik curang yang dilakukan pelaku usaha besar yang merugikan masyarakat.
Ketegasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan perdagangan pangan berlangsung secara sehat dan berkeadilan.
“Jangan dipolitisasi. Ini khusus untuk distributor besar dan produsen besar yang mempermainkan harga. Pedagang kecil jangan diganggu. Kalau produsen dan distributor besar terbukti melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas. Tidak ada ampun. Ini perintah Bapak Presiden,” tegasnya.
Selain persoalan manipulasi harga, Amran juga menyoroti praktik kecurangan beras fortifikasi. Produk yang dipasarkan dengan klaim memiliki kandungan vitamin B12, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi klaim tersebut, dinilai sebagai bentuk penyesatan informasi yang merugikan konsumen.
Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produsen dan distributor besar tidak hanya menyangkut harga, tetapi juga kebenaran informasi mengenai mutu dan kandungan produk pangan yang dipasarkan.
“Beras diklaim memiliki kandungan vitamin B12, padahal ternyata tidak ada. Masyarakat membeli dengan harga mahal karena percaya pada klaim tersebut. Yang ditipu adalah masyarakat. Ini tidak boleh terjadi,” ujar Amran.
Amran mengungkapkan, dalam kurun waktu sekitar tiga minggu telah terdapat 13 tersangka dalam penanganan perkara terkait beras fortifikasi. Perkembangan ini menunjukkan upaya serius pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk mengungkap praktik kecurangan pangan dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Dia menegaskan, produsen dan distributor besar yang terbukti terlibat dalam praktik manipulasi harga maupun kecurangan informasi produk pangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

























