
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengingatkan pekebun kelapa sawit mengenai pentingnya memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pasalnya, pekebun yang belum memiliki sertifikasi tersebut berpotensi menghadapi kesulitan memasarkan hasil kebunnya ketika kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mulai diberlakukan.
Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Aziz Hidayat mengatakan, pemenuhan standar ISPO menjadi penting untuk memastikan produk sawit memenuhi prinsip keberlanjutan, termasuk dalam aspek jaminan rantai pasok.
“Nanti kalau EUDR diterapkan, kalau rantai pasok ini atau teman-teman pekebun belum punya ISPO, nanti akan kesulitan menjual,” ujar Aziz dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) bertajuk Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Aziz, manfaat ISPO sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar peluang memperoleh harga premium (premium price). Sertifikasi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan industri sawit menjalankan usaha sesuai ketentuan sekaligus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dia menjelaskan, ISPO memiliki karakteristik berbeda dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). ISPO merupakan sertifikasi wajib bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sementara itu, perusahaan maupun pekebun yang telah memperoleh sertifikasi ISPO tidak dibebankan iuran tahunan.
“Kalau ISPO, yang pertama adalah wajib mandatori. Kalau wajib, kalau belum memenuhi akan kena sanksi. Namun demikian, di ISPO juga tidak ada iuran. Perusahaan-perusahaan yang sudah lulus ISPO maupun pekebun tidak harus membayar iuran tahunan,” katanya.
Dari aspek lingkungan, penerapan standar ISPO yang benar dapat mendukung pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, mencegah kebakaran, melindungi sumber air, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Standar tersebut juga mengatur jaminan rantai pasok sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri sawit.
Selain itu, sertifikasi ISPO dapat memperkuat daya saing produk sawit dan menjadi salah satu referensi perbankan dalam menilai pembiayaan usaha perkebunan. Aziz mengungkapkan, pihaknya pernah memberikan pelatihan mengenai ISPO kepada tenaga account officer perbankan agar memahami standar tersebut dalam pembiayaan sektor perkebunan.
Dia juga menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan pembiayaan hijau (green financing) dengan menggunakan standar ISPO sebagai salah satu acuannya.
Di tingkat perkebunan, penerapan ISPO turut mendorong pekebun menjalankan praktik budidaya yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP). Penerapan praktik tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kebun sawit.
Aziz menambahkan, manfaat ISPO tidak hanya dirasakan perusahaan dan pekebun, tetapi juga masyarakat desa dan pemerintah. Penerapan standar keberlanjutan dinilai penting untuk memastikan pembangunan perkebunan sawit memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
Lebih lanjut, penguatan ISPO juga dinilai mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan mandatori biodiesel B50.
GAPKI Dorong Percepatan Sertifikasi
Untuk memperluas penerapan ISPO, GAPKI mengusulkan sejumlah langkah percepatan sertifikasi, terutama bagi pekebun rakyat.
Salah satunya dengan menjadikan pekebun yang telah mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai sasaran awal atau quick win. Aziz menyebut data Ditjen Perkebunan mencatat sekitar 291 ribu hektare kebun telah ditanami melalui program PSR dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan sertifikasi.
Menurutnya, dokumen dan persyaratan pekebun peserta PSR pada dasarnya telah mendukung proses sertifikasi ISPO. Dengan demikian, percepatan selanjutnya dapat dilakukan melalui pelatihan Internal Control System (ICS).
GAPKI juga mengusulkan agar pemerintah mempermudah dan menggratiskan persyaratan legalitas untuk sertifikasi ISPO. Kemudahan tersebut antara lain mencakup pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sertifikasi lahan, serta percepatan penyelesaian status kebun yang berada di kawasan hutan.
Selain itu, Aziz menyoroti belum terbentuknya kelembagaan pendukung Komite ISPO yang diperlukan untuk mengelola sistem sertifikasi, pengaduan, pemantauan, dan evaluasi.
GAPKI juga meminta kejelasan kewenangan sertifikasi bagi perkebunan yang terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit (PKS). Menurut Aziz, kebun dan PKS yang terintegrasi sebaiknya tetap berada dalam satu kewenangan sertifikasi sehingga pelaku usaha tidak perlu menjalani audit terpisah yang berpotensi menambah biaya dan waktu.

























