K o l o m
Sudarsono Soedomo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB University
Meski masih menjadi perdebatan, emisi CO2 dianggap sebagai salah satu faktor pemanasan suhu bumi, yang memicu perubahan iklim global. Berbagai perundingan tingkat global telah dilaksanakan yang menghasilkan kesepakatan untuk menekan emisi CO2 secara global.
Tentu saja Indonesia tidak ketinggalan, bahkan cenderung berlebihan untuk dapat tampil paling depan. Padahal, diukur dari tingkat emisi CO2 dan pendapatan per kapita dunia, Indonesia masih ketinggalan.
Tulisan ini membahas kemungkinan Indonesia terjebak dalam politik ekonomi emisi global. Menurut data Bank Dunia, terdapat korelasi positif yang tinggi antara pendapatan per kapita dengan emisi CO2 per kapita.
Hal ini tidak mengherankan karena kedua variabel tersebut dibangkitkan oleh faktor yang sama, yakni penggunaan sumber energi fosil.
Dari sumber yang sama, pendapatan dan emisi CO2 per kapita rakyat Indonesia masih di bawah pendapatan dan emisi CO2 per kapita dunia; 3.780 USD versus 10.500 USD pada tahun 2020 dengan harga konstan 2015 dan 2.1 metrik ton versus 4.3 metrik ton.
Jika proses produksi yang menciptakan pendapatan belum dapat dipisahkan dari emisi, maka menekan emisi dapat dipastikan akan menekan pendapatan juga.
Tingkat pendapatan sudah barang tentu berkaitan dengan tingkat kesejahteraan. Dengan tingkat pendapatan per kapita rakyat Indonesia yang hanya 1/3 tingkat pendapatan per kapita penduduk dunia, maka tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia adalah lebih rendah dari tingkat ke sejahteraan rata-rata penduduk dunia.
Bahkan, sebagian penduduk Indonesia menerima pendapatan lebih kecil dari tingkat pendapatan untuk dapat hidup layak. Dalam konstalasi global, sudah pantaskah Indonesia tampil sebagai Negara terdepan dalam mengurangi tingkat emisi CO2 global?
Disamping telah berkomitmen mengurangi emisi, Indonesia juga sibuk menyiapkan diri untuk menyerap emisi CO2 negara maju melalui skema perdagangan karbon. Indonesia menumbuhkan biomas yang mengandung karbon dan selanjutnya karbon yang tersimpan dalam biomas tersebut di perdagangkan.
Pendekatan ini dapat mengubah peran tanah Indonesia, paling tidak sebagian, dari pabrik penghasil biomas menjadi menjadi gudang penyimpanan biomas. Peran Indonesia menjadi tukang sapu sampah dunia dengan mengorbankan sumberdaya produktifnya.
Skema lain dalam perdagangan karbon adalah cap and trade. Cap merupakan batas atas emisi yang diperkenankan. Bila emisi CO2 suatu entitas lebih rendah dari cap yang diberikan, maka sisa jatah emisi dapat diperdagangkan. Jatah emisi CO2 tersebut biasanya diberikan kepada entitas bisnis.
Jika jatah emisi CO2 diberikan kepada masing-masing individu, maka kemungkinan besar emisi rakyat Indonesia secara rerata masih di bawah jatah yang diberikan tersebut. Dengan demikian, rakyat Indonesia masih punya kesempatan untuk meningkatkan emisi dan kesejahteraannya melalui pembangunan.
Sayang, janji pemerintah kepada masyarakat dunia malah hendak mengurangi emisi CO2. Memang, seringkali terjadi bahwa untuk mendapatkan sebuah pujian maka banyak hal harus dikorbankan.
