Kementerian Lingkungan Hidup menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Pemerintah Provinsi Riau dan segenap pemangku kepentingan melakukan kolaborasi untuk menyambut musim kemarau 2025 dengan sigap untuk mencegah munculnya titik-titik api.
PT Astra Agro Lestari Tbk pun berkolaborasi dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan serta penanganan kebakaran lahan agar dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau akan tiba antara April sampai dengan Juni. Musim kering akan dimulai dari wilayah Indonesia Timur lalu menjalar sampai dengan Indonesia Barat. Adapun sebagian wilayah akan mengalami kekeringan yang lebih daripada biasanya.
Diantaranya adalah Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta sebagian wilayah Sulawesi. Di sisi lain, musim kemarau normal akan meliputi seluruh wilayah Sumatera, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. BMKG memprediksikan musim kemarau 2025 akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kendati demikian, Kementerian Lingkungan Hidup tetap sigap untuk mengantisipasi dampak musim kering tahun ini. Hal itu dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan serta ekosistem di daerah-daerah dengan tingkat kekeringan yang tinggi.
Adapun belum lama ini, (11/5/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengunjungi salah satu anak usaha Astra Agro yakni PT Tirta Kimia Utama di Siak, Riau, untuk melihat kesiapan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu menyambut musim kering.
Sebagai informasi, Astra Agro memilki ketetapan zero burning policy seperti yang tercantum dalam Sustainability Aspiration. Oleh sebab itu, Astra Agro mampu mencatatkan nihil kebakaran lahan di setiap area anak perusahaan pada tahun lalu.
Kebijakan zero burn dipertahankan untuk secara efektif menghilangkan semua potensi risiko kebakaran di seluruh anak perusahaan Astra Agro dan diterapkan di seluruh rantai pasokan. Selain itu telah dilakukan sosialisasi standar operation procedure Fire Management System ke semua anak perusahaan dan dilakukan monitoring secara berkala untuk implementasi sistem manajemen kebakaran.
Selain itu, implementasi SOP di setiap anak perusahaan ikut divalidasi oleh pihak eksternal seperti TNI/Polri, BPBD, Dinas LKH, serta Manggala Agni untuk memastikan kesiapsiagaan tim, sarana prasarana, infrastruktur dan strategi antisipasi kebakaran yang telah memenuhi standar Permentan No. 5 Tahun 2018, serta dinyatakan siap dalam menghadapi musim kemarau.
Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan memiliki peran vital dalam menjaga ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun untuk mengantisipasi risiko kebakaran yang berasal dari luar konsesi Perseroan terus berupaya memperluas area penjagaan dengan melakukan pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di area sekitar Perseroan.
Astra Agro sebagai salah satu anggota GAPKI melakukan pembentukan kelompok MPA dilakukan melalui berbagai tahapan. Pertama, mengidentifikasi masyarakat yang beraktivitas di area rawan. Kedua, melakukan penggalangan dan membuat kelembagaan kelompok masyarakat dengan wadah MPA. Ketiga, mengidentifikasi sumber penyebab kebakaran. Keempat, mengidentifikasi lokasi areal rawan kebakaran berdasarkan jenis vegetasi, jenis tanah, sumber air, kondisi hidrologi, dan topografi lahan.
Climate & Conservation Management Manager Astra Agro, Dian Ary Kurniawan menjelaskan perseroan memiliki tim tanggap darurat yang merupakan bagian dari upaya sistematis dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Tim ini dibekali pelatihan serta sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Fire Management System, lanjutnya, adalah sebuah sistem pengendalian kebakaran berbasis empat pilar utama: prevention, readiness, quick response, dan society partnership.
“Pencegahan dilakukan melalui identifikasi area rawan berdasarkan data historis hotspot dan aktivitas masyarakat, didukung oleh sistem peringatan dini,” ujar Dian Ary saat Menteri Lingkungan Hidup usai menggelar Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di anak usaha Astra Agro, PT KTU, Siak, Riau (Senin/12/5/2025).
Ia menjelaskan, kesiapsiagaan mencakup pelatihan, simulasi, dan pembangunan infrastruktur seperti menara pantau serta sumber air. Deteksi dan pemadaman dini menjadi bagian dari respon cepat, sementara kemitraan dengan masyarakat dilakukan melalui kegiatan patroli bersama.
Melihat konsistensi Perseroan dalam melakukan pencegahan api, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan apresiasi kepada Astra Agro. Menurutnya keterlibatan seluruh pihak dalam mencegah timbulnya titik api akibat musim kemarau sangat diperlukan.
“Kami sangat ingin (kesiapan) ini bisa diimplementasikan di semua lokasi,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif.
Penanggulangan karhutla akan dilakukan serius dan represif sebagaimana amanat undang-undang. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup sangat ingin berkoordinasi dengan semua pihak. Termasuk, dengan melibatkan para anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). “Oleh sebab itu dia menghimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan,” katanya.
Gubernur Riau, Abdul Wahid yang hadir pada kegiatan itu juga menyampaikan kesiapan provinsi dalam menghadapi ancaman karhutla. Kesiagaan provinsi dilandasi inisiatif dan semangat bahwa mencegah lebih baik dari pada memadamkan.
Sebagai bentuk pencegahan, Provinsi Riau juga sudah melakukan beberapa langkah. Diantaranya bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pihak provinsi melakukan semai hujan atau tabur garam di lahan-lahan yang berpotensi kebakaran.
Lebih lanjut Abdul Wahid menyoroti pentingnya industri sawit sebagai salah satu penopang perekonomian Riau. Untuk itu, pencegahan karhutla di Riau dipercayanya dapat menjadi salah satu hal yang mampu meningkatkan investasi di Provinsi tersebut. “Kami ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau menjadi 5% di tahun ini, untuk menjaga Riau dari karhutla menjadi penting untuk mendapatkan kepercayaan investor,” tegasnya.
GAPKI menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup. GAPKI menilai bahwa pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak. Dari data yang dikumpulkan GAPKI, setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan karhutla. Selain Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau.
GAPKI yang kini beranggotakan 752 perusahaan menyadari sumbangsih yang dapat diberikan industri sawit mengancam pembakaran lahan dan menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla bagi para anggotanya. “Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan GAPKI namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama dalam pencegahan karhutla,” tegas Sekjen GAPKI, Muhammad Hadi Sugeng.
GAPKI melakukan pencegahan Karhutla dengan merangkul multi pihak berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah, dan badan yang terkait dan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.
Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta membuat himbauan dan standar kelengkapan sarana dan prasarana dalam pencegahan maupun penanganan karhutla. pencegahan Karhutla meliputi memetakan area rawan titik api serta memastikan tersedianya sumber air di area tersebut. Selain itu, perusahaan sawit juga telah memanfaatan teknologi drone dengan jangkauan terbang lebih dari 30 Kilometer.
“Selain kepatuhan terhadap regulasi, Sarana dan prasarana yang senantiasa tersedia dengan kondisi yang baik dan terawat telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan anggota GAPKI di seluruh Indonesia,” ungkap Hadi Sugeng.(*)
