Mulai 2 Januari 2024, bantuan pangan beras kembali digulirkan pemerintah kepada total 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan pangan ini berasal dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2024.
Jumlah penerima bantuan pangan beras di tahun 2024 ini mengalami peningkatan sekitar delapan persen dibandingkan jumlah penerima tahun sebelumnya yang sejumlah 21,3 juta KPM.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi melihat langsung penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Perum Bulog.
“Yang paling penting ini (bantuan pangan beras) Januari (sudah diterima), nanti akan terus (dilanjutkan) Februari dan Maret. Nanti kalau APBN cukup, dilanjut (bantuan pangan beras) lagi April Mei Juni,” ucap Presiden saat menemui masyarakat di Gudang Perum Bulog Gumilir Cilacap, pada Selasa (2/1).
Sementara itu, Arief mengatakan, bantuan pangan beras tahun ini menggunakan data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Bantuan pangan beras di tahun 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kemenko PMK. Validitasnya cukup kuat sehingga 22 juta KPM yang menjadi penerima bantuan pangan beras tahun ini, benar-benar merupakan kelompok masyarakat yang sangat perlu dibantu. Kita yakin tahun ini bisa lebih tepat sasaran,” jelas Arief.
Menurut Arief, bantuan pangan beras ini adalah salah satu program pemerintah untuk menjadi bantalan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino. Dengan pemerintah membantu beras 10 kg setiap bulannya, akan cukup membantu kebutuhan konsumsi bulanan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
“Ini karena konsumsi beras per kapita di Indonesia rata-rata berada di 6,6 kg dalam sebulan,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, rata-rata konsumsi per kapita sebulan menunjukan bahwa dalam lima tahun terakhir, pola konsumsi beras per kapita dalam sebulan mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari sebesar 6,4 kg pada tahun 2019 menjadi 6,6 kg pada tahun 2023.
“Adanya bantuan pangan beras ini juga turut andil sebagai salah satu upaya penurunan daerah rentan rawan pangan di 2023. Tentunya beriringan dengan upaya lainnya yang dilakukan pemerintah, sehingga secara sinergis dapat membuahkan hasil yang positif dan berprogres baik,” kata Arief.
Bapanas pada 2023 telah menyusun FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) atau Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan. Hasilnya, pada 2023 jumlah daerah rentan rawan pangan menurun menjadi 68 kabupaten/kota dari sebelumnya 74 kabupaten/kota.
“Ini artinya situasi ketahanan pangan Indonesia tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, FSVA 2023 menyimpulkan adanya perubahan positif tingkat kerentanan rawan pangan, dari semula 14 persen di 2022 terdepresiasi menjadi 13 persen di 2023. Ini menandakan pada FSVA 2022 terdapat 74 kabupaten/kota teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan atau prioritas 1-3.
Kemudian FSVA pada tahun ini, terjadi perubahan yang membaik berupa penurunan jumlah menjadi 68 kabupaten kota daerah rentan rawan pangan. Dengan tingkat kerentanan yang semakin mendekati target 12 persen atau sekitar 61 kabupaten/kota, ini semakin mendekati pencapaian target sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2024.
Pada kesempatan yang sama, Bayu mengatakan bahwa hari ini menandai dimulainya bantuan pangan beras tahun 2024. Bantuan ini akan diprioritaskan bagi KPM yang belum menerima pada periode September tahun lalu.
“Tadi beberapa dari penerima di sini mengatakan belum menerima (bantuan) yang September, ini karena memang data yang diterima oleh Bulog, terdapat penambahan. Awalnya (KPM) 21,3 juta lalu sekarang menjadi 22 juta. Hari ini memang yang didahulukan KPM yang belum menerima,” jelas Bayu.
Kunjungan RI-1 hari ini didampingi Iriana Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, (Pj) Gubernur Jawa Tenga, Nana Sudjana, anggota DPR RI, Novita Wijayanti, dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa.
