Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengungkapkan rencana pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat korban banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Bantuan pangan kebencanaan, khususnya beras, itu otomatis berlaku terhadap daerah yang terkena musibah atau disaster. Bapanas sudah punya peraturannya. Kita yang akan proaktif bersama pemda terkait,” ucap Arief saat ditemui di Pasar Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/3).
Arief menambahkan, pemerintah akan menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk menyalurkan bantuan beras tersebut. Setiap penerima bantuan nantinya akan mendapatkan 250 gram beras per orang.
“Kita nanti kirim bantuan pangan, utamanya beras. Kita minta Perum Bulog untuk menyalurkan CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) berasnya ke lokasi yang terdampak banjir. 250 gram kali berapa warga yang terdampak, lalu kali berapa waktu terdampak. Jadi, tinggal kita eksekusi saja di minggu ini. Kita yang jemput bola,” kata dia.
Perlu diketahui, penggunaan CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) untuk bencana dan keadaan darurat telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022. Sementara itu, teknis penyalurannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 30 Tahun 2023.
Dalam Perbapanas tersebut, dijelaskan bahwa penyaluran CPP untuk kebencanaan juga ditentukan berdasarkan status keadaan darurat bencana yang terjadi.
Pada tahun 2024, penyaluran CPP dalam bentuk beras untuk tanggap darurat telah terealisasi sebanyak 446 ribu kilogram (kg). Salah satu realisasinya adalah untuk mendukung penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Saat itu, Bapanas menugaskan Bulog untuk menyalurkan beras sejumlah 63.979 kg. Ini diperuntukkan bagi 5.816 jiwa dengan alokasi 250 gram selama 44 hari. Untuk tahun 2025 ini, CPP dalam bentuk beras telah tersalurkan sebanyak 127 ribu kg sampai 3 Maret.
“Tentu perencanaan anggaran CPP untuk bantuan banjir seperti ini, memang sudah termasuk stok yang selama ini kita simpan. Kita tentu tidak mengharapkan ada bencana, tapi stok untuk bantu penanganan bencana masih cukup,” ungkap dia.
Dia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan stok cadangan pangan yang dikelola oleh pemda. Terlebih, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki stok Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) paling besar se-Indonesia.
Sampai akhir Februari, CBPPJawa Barat ada 2.413,9 ton. Sementara Pemerintah Jakarta bersama Food Station sebagai salah satu BUMD yang mengelola stok beras 46,7 ton.
