Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M Panggabean meresmikan layanan karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.
Grand Launching layanan karantina berupa perlakukan fumigasi dan pemeriksaan kulit mentah garaman yang berada di kawasan lini satu milik PT Terminal Petikemas Surabaya.
“Ini adalah amanah Undang-undang, agar tindakan karantina harus selesai di border dalam hal ini pelabuhan,” kata Sahat pada peresmian tersebut di Surabaya, Jumat (15/3).
Menurut Sahat, hal ini untuk melindungi tanah air dari hama penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang belum ada di Indonesia.
Layanan ini, sambung dia, juga sejalan dengan masukan dari Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) yang masih menyematkan rapor zona kuning untuk Pelabuhan Tanjung Perak.
Perbaikan dari berbagai indikator terus dilakukan oleh seluruh entitas. Adapun salah satu indikator penilaian yang menjadi tugas dari Barantin adalah pemeriksaan media pembawa atau komoditas pertanian dan Perikanan dengan klasifikasi risiko ‘low-risk’ dan ‘medium-risk ’ harus selesai di lini satu.
“Dan hari ini kita resmikan, agar pemeriksaan karantina semakin cepat dan mudah,” tambah Sahat.
Sebagai informasi, sebelumnya perlakuan fumigasi dan pemeriksaan kulit mentah garaman dilakukan di luar area pelabuhan, sehingga membutuhkan waktu dan biaya tambahan.
Dengan layanan ini, ke depan, seluruh aktivitas karantina atau proses ‘cleareance’ oleh Karantina sudah dapat diselesaikan di pelabuhan.
Dengan dibukanya secara resmi, layanan ini dapat difungsikan secara penuh di TPK PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT Terminal Teluk Lamong- Pelabuhan Tanjung Perak.
Ke depan, fasilitas layanan karantina seperti di Pelabuhan Tanjung Perak akan diimplementasikan di pelabuhan utama lainnya, seperti Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan.
“Kami berharap layanan ini dapat mendukung penilaian zona hijau, sekaligus memberi perlindungan sumber daya alam hayati serta dorongan positif bagi dunia usaha di Jawa Timur,” imbuh Sahat.
Sementara itu, Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Putut Sri Muljanto menyebutkan, layanan ini merupakan yang pertama di Indonesia.
Menurut dia, semangat seluruh entitas di pelabuhan sama yakni untuk memotong biaya, dahulu 35 persen, kini sudah 14 persen dan terus akan dipantau.
“Kami mengapresiasi dan dukungan dari semua pihak termasuk Barantin,” kata Putut.
