Kuala Lumpur — Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menggelar Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 pada 17 Desember 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama negara produsen sawit di tengah tantangan regulasi global, dinamika pasar, dan tuntutan keberlanjutan.
Rapat dipimpin oleh Dato’ Yusran Shah bin Mohd Yusof mewakili Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia. Indonesia diwakili oleh Dida Gardera, perwakilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sejumlah pejabat tinggi negara produsen lain turut hadir, antara lain Menteri Sawit Papua Nugini Francis Galia Maneke, perwakilan Republik Demokratik Kongo, serta Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras Laura Suazo yang mengikuti pertemuan secara daring.
Pertemuan ini juga dihadiri negara pengamat seperti Ghana, Nigeria, dan Kolombia, serta Brasil sebagai negara tamu. CPOPC mencatat kemajuan Ghana dan Nigeria menuju keanggotaan penuh, serta meningkatnya minat dari Ekuador, Peru, dan Kosta Rika. Menurut para menteri, perkembangan ini memperkuat posisi CPOPC sebagai platform solidaritas global negara produsen sawit.
Para menteri mengapresiasi peran CPOPC dalam meningkatkan visibilitas internasional, termasuk partisipasi dalam United Nations ECOSOC High-Level Political Forum 2025. Forum tersebut dinilai penting untuk menampilkan kontribusi minyak sawit terhadap pembangunan pedesaan, pertumbuhan ekonomi, dan kesetaraan gender. Keterlibatan dengan Bank Dunia, ASEAN, International Food Policy Research Institute, dan Global Biofuel Alliance juga dinilai memperkuat posisi tawar CPOPC dalam diskursus global.
Dalam isu perdagangan, CPOPC mencatat penguatan hubungan dengan negara konsumen utama seperti Cina dan India. Sementara itu, terhadap Uni Eropa, para menteri menegaskan kembali sikap bersama terkait EU Deforestation Regulation (EUDR). Mereka mendukung penguatan Ad Hoc Joint Task Force untuk memastikan penerapan regulasi yang berbasis sains, inklusif, dan tidak membebani petani kecil. Skema sertifikasi nasional seperti ISPO dan MSPO dinilai sebagai solusi kredibel untuk transparansi dan ketertelusuran.
Pertemuan juga menyoroti tren pasar global, mulai dari meningkatnya permintaan biofuel hingga tantangan dari minyak nabati pesaing, penuaan tanaman, dan proteksionisme perdagangan. Para menteri sepakat mendorong peningkatan produktivitas, percepatan peremajaan, serta inovasi dan digitalisasi ketertelusuran. Program promosi sawit melalui generasi muda, termasuk #YoungElaeis Ambassadors, turut mendapat perhatian.
Dalam mendukung negara anggota, CPOPC menekankan penguatan kapasitas petani kecil melalui pelatihan berbasis lapangan. Program International Smallholders Workshop dan pelatihan Good Agricultural Practices di Papua Nugini dan Republik Demokratik Kongo disebut sebagai contoh manfaat konkret keanggotaan CPOPC.
Pertemuan ini juga mengesahkan Peta Jalan Strategis CPOPC 2025–2028, yang menekankan harmonisasi produsen, peningkatan penerimaan global, serta ketahanan sektor sawit. Di akhir pertemuan, dilakukan serah terima ketua CPOPC dari Malaysia kepada Indonesia untuk masa jabatan satu tahun, efektif mulai 1 Januari 2026. Indonesia diharapkan memperkuat peran CPOPC sebagai negara produsen sawit terbesar dunia.
