Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sejak 201mengambil inisiatif merespon isu perburuhan.Tujuannya tak lain sebagai upaya memperlihatkan “wajah” perburuhan sawit Indonesia.
GAPKI memilih terbuka dan bekerjasama dengan para pihak yang menyoroti perburuhan sawit. Tentu salah satu mitra yang paling strategis adalah serikat buruh. Baik nasional maupun global.
Ketua GAPKI Bidang Pengembangan (Pemimpin Delegasi Bipartit Buruh Pengusaha), Sumarjono Saragih menyampaikan serikat Buruh Sawit Nasional bersama GAPKI mendatangi Eropa dalam satu delegasi, berjumpa dengan sejumlah pihak.
“Agenda utama adalah menyampaikan situasi perburuhan sawit. Situasi versi buruh dan versi pengusaha dalam dialog terbuka. Juga mencari tahu apa dan bagaimana dinamika isu perburuhan di Eropa. Salah satunya dampak terbitnya legislasi baru CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Peraturan baru tentang penghormatan hak asasi manusia dan buruh,” ujarnya.
Untuk diketahui, misi maraton yang dilakukan sejak 18 – 22 November 2024. “Dalam 5 hari, tercatat ada 10 pertemuan dan dialog. Mulai dari Kementerian Luar Negeri dan Pertanian Belanda, Parlemen Belanda, Komisi Uni Eropa Bidang Perdagangan dan Bidang Kerjasama. Ada Asosiasi Pengusaha Eropa, NGO hingga Serikat Buruh,” jelas Sumarjono.
Lebih lanjut, ia menceritakan pihaknya juga mampir di dua KBRI dan diterima dan dialog dengan Dubes RI untuk Belanda (Meyerfas) dan Dubes RI untuk Uni Eropa-Belgia (Andri Hadi).
”Lebih istimewa, misi ini dibantu dan diatur secara efektif dan efisien oleh dua serikat buruh besar belanda CNV dan FNV. Mereka punya jaringan dan pelobi yang berpengaruh di Eropa. Kedua lembaga ini adalah mitra GAPKI. Dalam beberapa tahun terakhir, secara bersama dan progresif melakukan berbagai kegiatan di Indonesia,” ungkap Sumarjono.
Sejumlah cacatan didapat dari rangkaian pertemuan. Banyak hal senada. Yakni memuji delegasi bipartit buruh dan pengusaha. Sejumlah ungkapan pujian disampaikan. Disebut unik, menarik, istimewa, strategis, baru dan historis.
“Model ini memang belum pernah dilakukan dalam diplomasi sawit. Uni Eropa sangat mengahargai upaya dunia bisnis dalam penghormatan hak buruh. Walau bersifat umum, penghormatan hak buruh menjadi bagian penting dalam dokumen perjanjian dagang EU CEPA” ujar Francesco Flores, Komisi Uni Eropa DG Perdagangan.
Hal senada disampaikan Parlemen Belanda. Pihaknya melihat pendekatan suka rela atau ‘voluntary based’ tidak cukup untuk percepatan penghormatan hak buruh.
“Oleh karena itu kami mendukung terbitnya legislasi CSDDD. Sifatnya wajib atau ‘mandatory’ untuk perusahan Uni Eropa. Tentu akan berdampak pada pemasok dan rantai nilainya. Penerapan mulai dari perusahaan besar,” tegas Danielle Hirsch, anggota parlemen berlatar belakang NGO.
Inisiatif kolaboratif GAPKI dengan Serikat Buruh dan NGO mendapat dukungan. Bahkan, pada kesempatan itu pihak GAPKI juga menyerahkan Buku Panduan Praktis Perlindungan Perempuan dan Anak, yang diserahkan dalam setiap akhir pertemuan.
“Kita akan coba mencari peluang dan model kerjasama dari mitra Uni Eropa. Supaya inisiatif yang sudah dilakukan bisa diperluas” janji Qazal Jamail, Komisi Uni Eropa DG Kerjasama.
Tak kalah penting untuk dicatat bahwa dalam legislasi CSDDD akan ada muncul ‘standar upah layak’. Yang bisa menimbulkan multi tafsir baru.
“Upah layak atau Dicent Living Wage menjadi bagian dari CSDDD” jelas Alejandro Gonzales, Group Advisor S&D. NGO Eropa yang banyak meng-advokasi legislasi.
