Dukung Swasembada Pangan, Pemerintah Mulai Bahas Rencana Transformasi Bulog

Pemerintah mulai membahas rencana transformasi kelembagaan Perusahaan Umum (Perum) Bulog menjadi bahan khusus. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat peran Bulog dalam mendukung swasembada pangan.

Rapat koordinasi yang digelar untuk membahas transformasi Bulog dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, dan Menteri PANRB Rini Widyantini.

Hadir juga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, pembahasan mengenai transformasi Perum Bulog dimulai setelah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kita hari ini melanjutkan rapat pertama ya secara resmi mengenai transformasi Bulog. Karena ini sudah diputuskan dalam ratas yang dipimpin Bapak Presiden langsung beberapa waktu yang lalu,” kata dia seusai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Jumat (29/11).

Zulhas mengatakan, dalam rapat tersebut banyak hal yang dibahas. Di antaranya adalah apakah transformasi Bulog akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau melalui revisi Undang-Undang Nomo 18 tahun 2012 tentang pangan.

“Tetapi kesimpulannya nanti akan diperdalam di masing-masing instasi yang terkait di Kementan, di Bapanas, di Perdagangan, di Perdindusrian dan lain-lain,” ujar mantan Menteri Perdagangan (Mendag) ini.

Zulhas berharap transformasi perusahaan pelat merah ini akan menjadikannya lembaga yang lebih kuat dan efektif, terutama sebagai stabilisator harga pangan, serta penyangga ketahanan pangan nasional.

“Kita ingin Bulog itu betul-betul kuat, tetapi juga bisa jalan gitu. Jangan nanti kuat, tetapi nggak bisa jalan gitu. Kita ingin kuat, tetapi juga bisa jalan,” kata Zulhas.

Dengan transformasi ini, Bulog dapat lebih optimal dalam mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah, sekaligus memperkuat daya saing pangan Indonesia di kancah global.

“Sebagian negara besar harus mampu berdaulat di bidang pangan ini yang tadinya 2029 maju 2028 maju lagi 2027. Tapi insyaallah karena Presiden sudahmenyampaikan di G20, APEC dan di depan gedung DPR,” pungkas dia.