Menko Pangan: ASN Penyuluh di Daerah akan Ditarik ke Pusat

0
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan sambutannya di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) penyuluh yang di daerah akan ditarik ke pusat. Langkah ini diambil untuk mempercepat swasembada pangan.

Pernyataan ini disampaikan Zulkifli Hasan setelah mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang membahas Transformasi Kelembagaan Bulog di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, pada Jumat (29/11).

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemindahan ASN penyuluh tersebut sedang disusun dan segera akan dikirimkan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk diproses lebih lanjut.

“Nanti kalau sudah sampai lebih cepat lebih bagus. Jadi, nanti ASN penyuluh yang di daerah akan ditarik ke pusat,” kata mantan Menteri Perdagangan (Mendag) ini.

Dia juga menambahkan bahwa jika jumlah ASN penyuluh yang ada dirasa kurang, maka akan ada penambahan jumlah untuk mendukung program ini. “Kalau kurang jumlahnya akan ditambah,” kata Zulhas.

Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyoroti krisis tenaga penyuluh yang saat ini hanya berjumlah 38 ribu orang, jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 83 ribu penyuluh. Saat ini, satu penyuluh harus melayani hingga lima desa.

“Penyuluh adalah ujung tombak dalam pendampingan petani. Idealnya, satu desa memiliki satu penyuluh. Namun, saat ini kondisinya sangat jauh dari ideal. Karena itu, Presiden Prabowo telah menyetujui kewenangan penyuluh ditarik ke pusat,” ujar Mentan Amran.

Adapun pemindahan kewenangan ini, kata dia, akan mempermudah koordinasi dari pusat dan mempercepat program kerja, terutama untuk meningkatkan produktivitas petani melalui pendampingan yang lebih intensif.

“Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap desa mendapatkan pendampingan optimal, mulai dari penggunaan pupuk, teknologi, hingga teknik bertani yang lebih efisien. Ini adalah langkah besar menuju swasembada pangan,” kata dia.

KTNA Dukung Penyuluh Ditarik ke Pusat

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), M. Yadi Sofyan Noor, mendukung langkah pemerintah mengembalikan kewenangan pengelolaan penyuluh ke tingkat pusat. Langkah ini dinilai krusial untuk memperbaiki efektivitas penyuluhan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

“Saat ini, posisi penyuluh tersebar di berbagai instansi tanpa konsistensi dalam pengelolaan dan koordinasi. Kondisi ini membuat mereka kesulitan bekerja secara optimal,” ujar Yadi saat dihubungi telepon, Jumat (29/11).

Yadi menegaskan, peran penyuluh sangat vital dalam mendampingi petani, terutama untuk memastikan pengelolaan pertanian dilakukan secara efisien dan produktif. Ia menyoroti pentingnya rasio ideal satu penyuluh untuk satu desa sebagai kunci keberhasilan program pertanian pemerintah.

“Satu penyuluh untuk satu desa sangat krusial. Mereka adalah penghubung langsung antara petani dan pemerintah, membantu mengimplementasikan program, memberikan pelatihan, serta memastikan petani mendapatkan akses ke teknologi dan sumber daya. Jika ini tercapai, swasembada pangan bukan hanya visi, tapi menjadi realitas,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi saat ini yang membuat satu penyuluh harus melayani hingga lima desa sangat tidak ideal dan menjadi hambatan besar dalam mendukung petani.

“Koordinasi antara penyuluh dan petani tetap berjalan. Tapi, wadah penyuluh saat ini tidak nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, mengembalikan penyuluh ke pusat adalah langkah yang tepat untuk memaksimalkan dampaknya bagi petani,”kata Yadi.

Dia juga menyampaikan bahwa KTNA mendukung penuh program swasembada pangan yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto. Ia optimistis langkah ini akan menekan angka kemiskinan, terutama di sektor pertanian, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia.

“Visi Presiden sangat tepat. Swasembada pangan adalah solusi untuk mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian dan memastikan Indonesia menjadi lebih kuat secara global,” ujarnya.

Untuk mendukung pemerintah, KTNA telah menetapkan delapan poin program dalam Sarasehan Nasional KTNA. Di antaranya adalah mendukung brigade swasembada pangan dan transformasi pertanian tradisional ke modern melalui mekanisasi teknologi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini