Wakil Menteri Pertanian (Wamentan, Sudaryono mengatakan, selain beras dan jagung saat ini ada sepuluh komoditas perkebunan yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari kelapa, sawit, kakao, kopi, karet, cangkeh, hingga teh.
Demikian kata Wamentan Sudaryono ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang membahas Transformasi Kelembagaan Bulog di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, pada Jumat (29/11).
Sudaryono menambahkan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing produk Indonesia di pasar global, perlu ada upaya peningkatan produktivitas per hektare serta pengembangan hilirisasi komoditas-komoditas tersebut.
“Jadi, intinya bukan hanya keberadaan pangan dalam arti pangannya memang betul itu prioritas. Beras, jagung, dan seterusnya itu menjadi prioritas utama. Tapi juga kita ingin meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ekspor perkebunan kita,” kata dia.
Saat ini, ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada sawit, namun Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono, mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar pada komoditas perkebunan lainnya, salah satunya kelapa.
“Sekarang kan jagoannya kelapa sawit. Tapi, sebetulnya kita punya potensi kelapa, itu potensinya besar. Hanya memang harus betul-betul menjadi perhatian khusus, dan itu ada 10 komoditas,” tutur Mas Dar.
Pria kelahiran Grobogan, 23 Januari 1985 ini menambahkan, fokus utama saat ini adalah memaksimalkan potensi komoditas yang sudah besar dan unggul, serta memperbesar kontribusinya terhadap nilai ekspor Indonesia.
“Jadi intinya bahwa mana yang besar, itu kita perbesar. Nilai ekspor kita harus juara lah. Karena memang nilai ekspor kita masih kalah dengan beberapa negara tetangga kita, dan kita ingin ekspor komoditas kita itu harus lebih besar,” ungakp Mas Dar.
Dia mengakui bahwa beberapa komoditas Indonesia masih menghadapi tantangan terkait produktivitas yang rendah, seperti halnya kopi. Jika dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia memang masih tertinggal. Namun, dia tetap optimis dan membuka kemungkinan untuk meningkatkan produktivitas tersebut, asalkan penyuluhan yang tepat dan efektif dapat dilaksanakan.
“Nah kita ingin, sebetulnya kan produktivitas kita per hektare dengan Vietnam pertama, memang kita ketinggalan, kita harus akui itu. Kita hanya, kita ingin bagaimana jangan-jangan dengan luas (lahan) kopi yang sama, luas lahan yang sama kalau kita sunguh-sungguh penyuluhan yang benar, mekanisme yang benar itu jangan-jangan naik,” kata dia.
Lebih lanjut, Mas Dar menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) tengah melakukan pendataan terhadap petani atau pekebun beserta luas lahan yang mereka kelola di seluruh Indonesia.
“Kita ingin lagi mendata geotagging-nya luasnya berapa ke dalam sistem yang disebut ESTDB, atau Elektronik Surat Tanda Daftar Budidaya (e-STDB),” kata Mas Dar. “Ini sedang kita dorong agar semua petani terdata dengan jelas, termasuk lokasi lahan mereka, sehingga menjadi traceable.”
Hal ini penting agar produk-produk perkebunan Indonesia dapat diakui, dibeli, dan diekspor ke pasar internasional, khususnya Eropa.
“Jadi traceable untuk kita bisa comply produknya itu diakui, bisa dibeli, bisa diekspor ke pasaran Eropa. Ya, EUDR (European Deforestation Regulation) itu salah satu tujuannya,” tambahnya.
Tujuan lain dari pendataan ini adalah untuk memudahkan pemerintah mengetahui lokasi pekebun dan kebunya, sehingga penyuluhan atau pelatihan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
“Misalnya di NTT, di pulau mana, memiliki kebun kopi berapa luasnya. Ini penting, karena jika rakyat kita tidak diberi tahu, mereka tidak akan tahu. Jadi, kita harus memberi informasi dan pengetahuan kepada mereka. Ini sangat penting,” ujar dia.
Mas Dar menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap swasembada pangan, termasuk hilirisasi semua produk yang terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi.
