Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyatakan, harga beras sudah mengalami penurunan di sebagian besar provinsi di Indonesia.
Demikian diungkapkan Amran saat Konferensi Pers terkait Kebijakan Pupuk, yang akan diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kanpus Kementan), Jakarta, Jumat (31/10).
“Tetapi, kita tidak boleh puas. Insyaallah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan. Intinya, sekarang harga beras sudah turun, tapi kita tidak boleh puas sampai situ. Pemerintah harus menjadi pengendali,” terang Amran.
Dia menjelaskan, harga beras yang masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) umumnya terjadi di wilayah non-sentra produksi.
“Ini masih ada yang di atas HET, terutama yang bukan penghasil beras, seperti daerah timur, di Papua,” tutur Amran. “Tetapi ada yang menggembirakan. Di Merauke, Papua Selatan, karena kita membuat food estate di sana, itu harga beras bagus,” kata Amran lagi.”
Mengenai itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras sampai minggu keempat Oktober 2025 terus bertambah sampai menjadi 225 kabupaten/kota. Ini meningkat 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober 2025.
Dilihat secara provinsi, sampai minggu keempat Oktober, dari total 38 provinsi hanya 5 provinsi yang mencatatkan perkembangan harga beras yang positif. Sementara 33 provinsi lainnya mengalami perubahan harga beras minus atau ada depresiasi harga. Provinsi Papua Selatan mencatatkan penurunan harga beras hingga -1,56 persen.
Sementara itu, BPS juga mencatat harga beras medium secara nasional sampai minggu keempat Oktober telah turun 1,65 persen. Ini merupakan perbandingan terhadap September 2025. Begitu pula pada kondisi harga beras premium yang dilaporkan turun 0,69 persen sampai minggu keempat Oktober 2025.
Amran menegaskan telah menurunkan tim ke berbagai daerah, termasuk wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Sorong, untuk memastikan harga beras benar-benar terkendali di lapangan.
“Kami kolaborasi dengan Bapak Kapolri. Yang menjadi koordinator di provinsi adalah Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus). Ini kita selesaikan satu-satu. Serapan produksi dalam Negeri sudah bagus. Pupuk sudah bagus. Harga kita kejar. Nanti ke perkebunan, hilirisasi, kita kejar satu-satu,” ujar dia.
Adapun Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025.
Dalam beleid tersebut, ditetapkan susunan keanggotaan yang terdiri dari pengarah sampai pelaksana di 38 provinsi. Untuk setiap daerah akan dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Polri Daerah.
Selain penerapan pengawasan melalui Satgas Pengendalian Harga Beras, pemerintah melalui Perum Bulog juga terus mengoptimalkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ini untuk menekan harga beras di tingkat konsumen, terutama beras medium yang menjadi pilihan utama masyarakat menengah ke bawah.
Sampai 30 Oktober 2025, realisasi penjualan beras SPHP secara nasional telah mencapai 564,6 ribu ton. Sementara itu, stok beras Bulog tercatat masih sangat kuat, yakni sebesar 3,912 juta ton. Dari jumlah tersebut, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3,754 juta ton dan sisanya merupakan stok komersial.
Sepanjang tahun 2025 ini, Bapanas telah menugaskan Bulog untuk menyalurkan CBP melalui berbagai program seperti operasi pasar, bantuan pangan beras, dan bantuan bencana/keadaan darurat.
Hingga 30 Oktober, CBP telah tersalurkan ke masyarakat sebanyak 1,004 juta ton dan masih akan terus diakselerasikan hingga akhir tahun.
Reporter: Supianto
