Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh mengatakan,industri sawit berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun mewujudkannya diperlukan pembenahan di industri sawit dari hulu sampai dengan hilir.
Ia memaparkan, sawit merupakan komoditas ekspor andalan dengan total nilai ekspor mencapai USD35 Milliar. Bahkan nilai ekspornya menjadi yang terbesar melebihi sektor migas (minyak dan gas bumi).
“Industri sawit menyerap banyak tenaga kerja, di antaranya 4,2 juta lapangan kerja langsung dan 12 juta lapangan kerja tidak langsung,” kata Ateh dalam Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit se-Indonesia Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) Kamis (7/7/2022).
Ateh mengungkapkan, latar belakang BPKP melakukan audit sawit bermula dari permintaan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mencangkup dari hulu sampai dengan hilir. Adapun ruang lingkup audit tata kelola industri sawit sangat luas dan melibatkan banyak stakeholder.
Untuk itu dikedepankan pelaksanaan audit secara kolaboratif. Adapun kolaborasi pelaksanaan audit melibatkan instansi terkait seperti, Kejaksaan Agung, Perwakilan BPKP di 29 provinsi, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran) dan Polri.
“Ruang lingkup audit yang dilakukan tim gabungan dengan Kejagung RI meliputi perkebunan, pabrik CPO, pabrik turunan CPO, distribusi produk CPO dan turunannya, ekspor serta penggunaan dana pungutan ekspor,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kepada para pemerintah daerah agar tidak menerima dana suapan atau “pelicin” dari para pengusaha sawit ketika sedang menjalankan tugas audit.
Peringatan tersebut Luhut sampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta, Kamis (7/7/2022).
“Jadi kalau ada perkebunan mulai main-main, kasih-kasih pelicin, jangan terima. Saya titip ini, karena pasti ketahuan. Karena itu sekarang banyak kasus yang begitu, ujung-ujungnya ke mana? Dulu yang memberikan kepala dinas, persetujuannya bupati, kena lagi. Dengan sekarang ini, kita harus melihat peraturan perundang-undangan yang ada,” katanya.
Ini Penjelasan Luhut Luhut yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian serta Perdagangan ini juga menegaskan kepada para pengusaha perkebunan sawit agar bisa bekerja sama dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPKP dibantu oleh para pemerintah daerah.
“Kalau ada data-data yang diminta oleh Pak Ateh (Kepala BPKP), Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Kehutanan berikan, Karena dari situ kita bisa mulai kerja,” sambung Luhut.
Menko Luhut mengatakan, industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja dalam industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar.
Luhut mengutarakan, sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan dan perbaikan yang dibutuhkan.
“Nantinya dari hasil audit, kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh soal tata kelola dan perbaikan yang diperlukan,” kata Luhut.
Oleh karena itu dirinya meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat bekerja sama dengan BPKP untuk mensukseskan jalannya audit ini. Terutama dalam hal penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit.
Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Yulhaidir menyatakan, dukungannya terhadap pemerintah untuk melakukan audit tata kelola industri sawit. “Kami mendukung apa yang akan dilakukan BPKP untuk mengaudit dengan tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten,” kata Yulhaidir.
