Kementerian Pertanian (Kementan) angkat bicara soal penurunan jatah pupuk subsidi di Pangandaran pada Musim Tanam I (MT I) tahun 2024.
Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP), Kementan, Ali Jamil menjelaskan, alokasi awal tahun sebesar Rp 26,6 triliun hanya dapat memenuhi 4,7 juta ton pupuk karena kenaikan harga produksi.
“Dengan alokasi awal tahun sebesar Rp 26,6 triliun, yang hanya dapat memenuhi 4.7 juta ton pupuk karena kenaikan harga produksi,” tegas Ali Jamil dalam keterangannya diterima, Jakarta, Rabu (24/1).
Adapun alokasi 4,7 juta ton pupuk itu untuk jenis urea dan NPK bagi 14 juta NIK petani yang terdaftar di Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
“Dengan terjadinya kenaikan harga produksi bahan dasar pupuk, kami tidak dapat menaikkan HET (Harga Eceran Tertinggi). Oleh karena itu, volume produksi disesuaikan untuk menjaga keseimbangan,” kata Ali Jamil.
Untuk diketahui, HET pupuk bersubsidi di tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023, yakni Rp2.250 per kilogram untuk Urea dan 2.300 per kilogram untuk NPK.
Ali Jamil menawarkan solusi dengan menarik alokasi dari MT 2 ke MT 1 untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pupuk.
“Gunakan dulu Pupuk yang tersedia saat ini untuk segera kejar tanam. Petani tak perlu khawatir, Pemerintah pastikan memihak petani, terutama dalam pemenuhan pupuk subsidi,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kementan berkomitmen untuk menambah alokasi pupuk sebesar Rp 14 triliun pada MT selanjutnya. Presiden Joko Widodo juga sudah memastikan akan ada Pupuk subsidi tambahan pada triwulan II.
“Saat ini semua sedang dalam proses penyiapan dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan mekanisme penganggaran,” tegasnya.
Ali Jamil menambahkan pentingnya koordinasi suara antara daerah dan pihak terkait. “Pihak terkait, seperti kepala dinas atau kabid, diharapkan untuk mendukung percepatan tanam dan penggunaan pupuk yang ada saat ini,” pintanya.
Di sisi lain, Ali Jamil juga meminta agar petani menggunakan pupuk subsidi secara berimbang sesuai anjuran sehingga alokasi pupuk bersubsidi dapat lebih efektif dan efisien.
“Pemupukan berimbang sangat kami rekomendasikan karena sudah teruji mampu meningkatkan hasil panen satu hingga dua ton per hektare,” tuturnya.
Untuk rekomendasi pemupukan secara spesifik, petani diharap bisa mendiskusikannya dengan petugas penyuluh Dinas Pertanian setempat.
