Kolom
Kolom
Sudarsono Soedomo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB University
Kebijakan peningkatan penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sekaligus mendorong nilai tambah industri kelapa sawit dalam negeri.
Namun demikian, kebijakan ini membawa konsekuensi fiskal yang cukup besar karena biaya produksi biodiesel masih lebih tinggi dibandingkan dengan minyak diesel berbasis fosil. Untuk menjembatani selisih biaya ini, pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk insentif yang dananya diperoleh dari pungutan ekspor produk sawit.
Di sinilah letak paradoks kebijakan: semakin besar konsumsi biodiesel dalam negeri, semakin besar pula kebutuhan subsidi, sehingga mendorong kebutuhan ekspor produk sawit yang lebih tinggi demi mendanai subsidi tersebut.
Dalam konteks ini, peningkatan konsumsi biodiesel secara langsung menciptakan tekanan pada sisi pasokan CPO. Secara agregat, kebutuhan CPO akan meningkat karena harus memenuhi permintaan domestik untuk biodiesel di samping tetap menjaga volume ekspor demi keberlanjutan pendanaan subsidi. Konsekuensi logis dari kondisi ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan produksi CPO secara keseluruhan.
Peningkatan produksi CPO akan sangat sulit bila hanya mengandalkan intensifikasi semata, mengingat produktivitas kebun sawit nasional masih menghadapi tantangan seperti pohon tua dan praktik budidaya yang belum optimal di sebagian besar perkebunan rakyat. Oleh karena itu, perluasan lahan sawit menjadi sebuah keniscayaan yang sulit dihindari.
Namun, perluasan kebun sawit secara sembarangan akan memunculkan resistensi kuat, baik dari masyarakat nasional maupun komunitas internasional, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan. Oleh karena itu, perluasan kebun sawit harus diarahkan secara selektif ke lahan-lahan yang sudah tidak berhutan, tidak produktif, atau kategori lahan terlantar.
Pendekatan ini penting untuk menghindari tuduhan deforestasi dan de-Lebih jauh lagi, perluasan sebaiknya melibatkan petani sawit sebagai pemain utama, bukan hanya untuk alasan pemerataan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan penerimaan sosial atas kebijakan ini, terutama oleh kelompok penggiat lingkungan yang umumnya mempunyai persepsi yang kurang tepat terhadap sawit.
Dengan memberikan peran lebih besar kepada petani dan koperasi petani, kebijakan biodiesel berbasis sawit dapat menjadi instrumen yang tidak hanya berdampak pada energi dan lingkungan, tetapi juga secara langsung mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Dengan perencanaan yang cermat dan pendekatan yang berkelanjutan, kebijakan peningkatan biodiesel dari CPO dapat menjadi solusi energi nasional yang tidak menimbulkan konflik baru, melainkan justru membuka jalan bagi integrasi antara pembangunan ekonomi, ketahanan energi, dan kelestarian lingkungan.
