JAKARTA – Perusahaan Umum (Perum) Bulog memastikan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Saat ini, stok yang disimpan puruhaan pelat merah tersebut sebanyak 1,4 juta ton.
Manager Humas dan Kelembagaan Perum Bulog, Tomi Wijaya mengatakan, dengan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini, kemudian tambahan baru penugasan impor dari pemerintah ini maka jumlahnya akan makin kuat untuk kebutuhan Nataru dan juga untuk penyaluran sampai dengan tahun depan guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat.
Menurut Tomi, di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, Bulog sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar satu juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton.
“Saat ini kita sudah kontrak dengan beberapa negara yang produksinya masih banyak yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar dan Kamboja. Selanjutnya kita juga akan menjajaki dengan India maupun negara lainnya yang memungkinkan dan memenuhi persyaratan,” ujar Tomi dalam siarannya diterima di Jakarta, Jumat (15/12).
Tomi juga menyampaikan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Bulog untuk melaksanakan dua instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras di tanah air melalui program Bantuan Pangan dan Operasi Pasar atau Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan (SPHP).
“Masyarakat tidak perlu khawatir, Pemerintah melalui Bulog sudah menggelontorkan beras operasi pasar atau di seluruh Indonesia dengan jumlah total per kemarin, Kamis (14/12/2023) sebanyak 1,1 juta ton, dan kegiatan ini juga terus berlanjut digelontorkan sampai harga stabil,” kata Tomi.
“Selanjutnya juga, sekarang sedang disalurkan Beras Bantuan Pangan tambahan untuk bulan Desember. Total Beras Bantuan Pangan yang disalurkan selama tahun 2023 sudah sebanyak 1,4 juta ton. Sesuai arahan Presiden Jokowi saat memberikan langsung Bantuan Pangan di Malang kemarin, program ini akan diteruskan sampai dengan bulan Maret 2024 dan akan memperhatikan lagi APBN untuk menambah sampai dengan Juni 2024,” sambungnya.
Dua instrumen ini, kata Tomi, terbukti efektif meredam gejolak kenaikan harga beras yang terjadi sebagai dampak bencana El Nino yang melanda seluruh dunia.
