Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bertekad bersihkan Kementerian Pertanian (Kementan) dari praktek korupsi. Untuk itu, dia mengundang KPK untuk kembali menempatkan pegawainya di Kementan.
Mentan Amran menjelaskan, selama pejabat KPK bertugas di Kementan, lembaganya berhasil meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan menerima penghargaan tiga kali berturut-turut dari KPK.
“Alhamdulliah dulu selama 5 tahun kami mendapat WTP. Kami juga mendapat penghargaan 3 kali dari KPK. Terima kasih KPK telah berkantor di Kementan,” ungkap dia saat menjadi pembicara pada peluncuran Hasil Survei Integritas KPK 2024 di Jakarta, Rabu (22/1).
Selain mengajak pegawai KPK untuk berkantor di Kementan, Mentan Amran juga membuka layanan pengaduan melalui kontak pribadinya. Langkah ini bertujuan untuk membongkar segala praktik korupsi di sektor pertanian.
Sistem pengaduan ini telah berjalan dengan baik dan membantu meminimalisir praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di Kementan.
“Kami membuka layanan kontak pengaduan yang langsung masuk ke saya dan saya jaga kerahasiaannya. Kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden bahwa ada 27 perubahan yang melakukan kegiatan tidak terpuji. Presiden katakan silakan lakukan penindakan,” kata dia.
Dengan upaya tersebut, dia berharap, sektor pertanian akan semakin bersih. “Mudah-mudahan ke depan kami sudah hijau, kami yakin bisa. Insya Allah sektor pertanian akan kami bersihkan dari KKN,” pungkas dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya transparansi dan komitmen nyata dari pimpinan organisasi dalam menjaga dan meningkatkan integritas lembaga.
Menurut dia, keberhasilan membangun integritas bergantung pada pimpinan organisasi yang mampu memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi dalam mencapai tujuan organisasi.
“kesadaran itu harus melekat di setiap aspek organisasi. Saya menyebutnya sebagai kesadaran berintegritas. Itu adalah yang paling penting,” kata dia.
Setyo mengingatkan bahwa integritas tidak dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal. “Integritas itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah khusus untuk integritas,” katanya.
Setyo optimistis bahwa dengan komitmen pimpinan dan budaya kesadaran berintegritas, berbagai lembaga akan mampu membangun budaya integritas yang matang dan menyeluruh dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.
Menurutnya, KPK tidak menjalankan peran sebagai pendamping, melainkan menerima masukan untuk koordinasi dan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki.
“KPK tidak melakukan pendampingan. Kami menerima untuk koordinasi dan mengkaji hal-hal yang perlu diperbaiki. Jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka akan ada pengurangan nilai dalam SPI. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut,” ujar Setyo.
Adapun hasil survei penilaian integritas 2024, Kementan yang dipimpin Amran memiliki kenaikan skor integritas yang signifikan, bersama dengan 10 lembaga yang dipantau tindak lanjut SPI KPK tahun 2023.
Kementan mendapatkan nilai 74,46. Nilai ini meningkat signifikan, padahal penilaian 2024 terkoreksi 10 poin akibat kasus tahun 2023.
