Industri sawit nasional menghadapi tekanan berat di pasar global, terutama Amerika Serikat (AS). Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mengungkapkan bahwa tarif impor sawit Indonesia ke AS yang mencapai 32 persen, ditambah penalti 10 persen akibat keikutsertaan Indonesia dalam aliansi BRIIC, membuat daya saing sawit Indonesia anjlok hingga 42 persen dalam skema perdagangan langsung (direct trade).
“Daya saing relatif sawit Indonesia juga menurun dibandingkan dengan minyak sawit Malaysia dan negara-negara produsen minyak sawit lainnya di dunia,” kata Tungkot kepada Majalah Hortus, saat dihubungi melalui WhatsApp dari Jakarta, Rabu (9/7).
Menurutnya, tekanan tersebut juga berdampak pada posisi kompetitif sawit Indonesia jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, rapeseed (minyak canola), dan sunflower (minyak bunga matahari) di pasar Negeri Paman Sam.
“Daya saing sawit Indonesia juga turun secara relatif terhadap minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak sunflower, untuk tujuan pasar AS,” sambungnya.
Ia menjelaskan, dalam situasi seperti ini, produk sawit Indonesia masih mungkin masuk ke pasar AS melalui jalur perdagangan tidak langsung (indirect trade), yakni melalui negara ketiga yang memiliki tarif resiprokal lebih rendah dibanding Indonesia.
“Ini pun jika kebijakan tarif impor resiprokal hanya berlaku secara direct trade. Jika kebijakan Trump tersebut juga berlaku untuk indirect trade atau berbasis origin product (asal produk), maka sawit Indonesia (seluruh produk turunannya) akan kesulitan/menurun daya saingnya,” ujarnya.
Di sisi lain, ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan ekspor utama seperti konflik Israel-Iran, serta tensi India-Pakistan juga berpotensi mengganggu rantai pasok sawit ke Uni Eropa, Afrika, dan Asia Selatan.
“Yang masih relatif aman untuk kawasan tujuan ekspor sawit adalah kawasan Asia timur khususnya China. Kawasan ini yang perlu di-push semaksimal mungkin,” ujar Tungkot.
Dampak ke Pasar Domestik
Menurut Tungkot, porsi ekspor sawit Indonesia ke AS selama ini hanya sekitar 7 persen dari total ekspor, relatif kecil dibandingkan dengan ekspor ke India, China, Afrika, dan Uni Eropa. Meski demikian, penurunan ekspor ke AS tetap perlu diantisipasi dengan langkah strategis.
“Untuk menutup pengurangan direct ekspor sawit Indonesia ke AS, kita harus memperbesar ekspor sawit ke kawasan atau negara lain di luar AS, khususnya Asia Timur dan China.
Di sisi lain, penguatan permintaan dalam negeri seperti program B40 dan B50 dan pengembangan oleokimia perlu terus dijalankan agar tidak terjadi kelebihan pasokan (oversupply) di pasar global. Sehingga, dampak penurunan ekspor ke AS terhadap harga TBS petani bisa diminimalkan.
“Jika hal ini dilakukan, dampak penurunan ekspor sawit Indonesia ke USA tidak akan berdampak terlalu besar pada menurunkan harga TBS petani,” tuturnya.
Tungkot menilai, kebijakan tarif yang diusung Trump masih berpeluang berubah ke depan, mengingat situasi geopolitik global yang juga terus bergerak dinamis.
“Karena itu, pemerintah harus memonitor perkembangan yang ada, day to day dan secara proaktif merespons dengan penyesuaian kebijakan secara fleksibel, efektif, dan terukur,” tutur Tungkot.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan terus melanjutkan negosiasi tarif dengan AS melalui pengajuan proposal baru yang menawarkan skema imbal balik perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan (win-win) antara kedua negara. “Misalnya terkait impor BBM, kedelai dan gandum,” usulnya.
Di sisi lain, Tungkot menekankan pentingnya deregulasi terhadap prosedur ekspor yang selama ini menciptakan biaya tinggi. Langkah ini dinilai dapat mendorong peningkatan ekspor tanpa harus mengorbankan kepentingan ekonomi domestik.
“Bagi pelaku usaha sawit hulu—hilir domestik, lakukan reduction cost, peningkatan efisiensi, dan produktivitas untuk menurunkan biaya produksi sehingga menyumbang pada peningkatan daya saing sawit Indonesia,” imbuhnya.
