Pemerintah Diharap Permudah Akses Pembiayaan Pekebun Sawit Para pemangku kepentingan di industri sawit mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan para pekebun, dalam hal ini pekebun swadaya dan plasma. Salah satunya, melalui sinkronisasi peraturan perundangan yang memungkinkan petani mendapatkan akses pembiayaan yang bersumber dari APBN dan BPDP-KS serta percepatan proses sertifikasi lahan.
Hal ini menjadi salah satu rekomendasi Forum Grup Diskusi “Kebijakan Akselerasi Pembiayaan dan Kepastian Hukum atas Lahan Pekebun Kelapa Sawit dengan Konsep Kemitraan” yang diikuti oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria/ATR, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Kemudian diikuti pula oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), perwakilan pekebun dan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro), serta perbankan nasional.
“Sebagai penyumbang devisa terbesar ke-2 setelah migas, industri kelapa sawit mendapat perhatian khusus pemerintah karena juga menjadi sandaran hidup jutaan pekebun serta tenaga kerja di industri turunannya,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017. Dirinya menambahkan pemerintah akan menindaklanjuti hasil FGD ini sebagai bahan perumusan kebijakan guna meningkatkan produktivitas industri sawit nasional.
Misalnya, terkait dengan persoalan kepemilikan lahan, Kementerian ATR/BPN akan membantu memproses kepastian status lahan kebun sawit pekebun plasma dan swadaya yang berada di kawasan hutan.
Sedangkan dari sisi perbankan, Bank Mandiri sebagai salah satu bank BUMN, berkomitmen mendukung berbagai kebijakan dan aturan baru yang akan dikeluarkan pemerintah terkait upaya optimalisasi kesejahteraan pekebun kelapa sawit. Salah satunya, melalui program pembiayaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam mendukung pertumbuhan industri sawit nasional.
“Bank Mandiri telah lama terlibat dalam pendanaan bagi pengembangan industri sawit nasional. Hingga saat ini, outstanding kredit di sektor perkebunan kelapa sawit (on farm) mencapai Rp48,97 triliun atau sebesar 8,54 persen dari portofolio kredit Bank Mandiri, dengan kualitas kredit yang sangat baik,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo.
Kartika menambahkan, pihaknya juga telah mengimplementasi program pembiayaan kepada pekebun plasma binaan dengan pola kemitraan bersama perusahaan sawit berskala besar. Pola kemitraan ini cukup efektif untuk membantu pekebun mendapatkan akses pendanaan jangka pendek. “Dalam berbagai dukungan tersebut, perseroan juga berkomitmen untuk tetap mengedepankan penerapan bisnis perbankan yang mengacu pada prinsip green banking,” pungkasnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil dalam acara Forum Grup Diskusi (FGD) menyatakan industri kelapa sawit mendapat perhatian khusus pemerintah karena juga menjadi sandaran hidup jutaan pekebun serta tenaga kerja di industri turunannya. Sofyan berharap, hasil FGD mampu hasilkan beleid yang baik. Salah satuya, meningkatkan produktifitas industri sawit nasional.
“Apalagi, permasalahan, terkait dengan persoalan kepemilikan lahan, bisa dibantu oleh Kementerian ATR/BPN,” ucap Sofyan. “Bisa membantu memproses kepastian status lahan kebun sawit pekebun plasma dan swadaya yang berada di kawasan hutan,” katanya. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menambahkan, kelembagaan pekebun merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencapai kemitraan yang saling menguntungkan.
“Peningkatan produksi dan produktivitas untuk menghindari kehilangan potensi pendapatan pekebun melalui peremajaan dan intensifikasi tanaman, serta inovasi teknologi perkelapasawitan,” jelas Bambang. NM
