SALATIGA — Hilirisasi komoditas perkebunan dinilai menjadi salah satu jalan bagi pelaku usaha kecil, mikro, dan kecil (UKMK) untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat daya saing di pasar.
Wali Kota Salatiga Robby Hernawan mengatakan, selama ini sejumlah komoditas perkebunan masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan baku atau produk primer sehingga nilai ekonomi yang diperoleh pelaku usaha belum optimal.
Karena itu, pelaku UKMK perlu didorong untuk mengembangkan produk turunan melalui inovasi, penguatan branding, serta pemanfaatan teknologi. Langkah tersebut dinilai penting agar produk perkebunan tidak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki pasar yang lebih luas.
“Melalui peningkatan inovasi, branding, dan pemanfaatan teknologi, para pelaku UKMK diharapkan mampu menghasilkan produk turunan yang berkualitas tinggi, berorientasi pasar, dan memiliki daya saing yang kuat,” kata Robby saat membuka Workshop Hilirisasi Komoditas Perkebunan sebagai Inkubasi Bisnis UKMK di Grand Wahid Hotel Salatiga, yang diselennggarakan Majalah Hortus dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Senin (21/9).
Menurut Robby, hilirisasi bukan semata-mata berkaitan dengan peningkatan nilai ekonomi komoditas. Pengembangan produk turunan juga dapat menjadi bagian dari strategi memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah tentunya akan mendorong program hilirisasi komoditas perkebunan sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional, memperluas lapangan kerja, dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Namun, Robby menekankan bahwa pengembangan hilirisasi harus berjalan beriringan dengan penerapan praktik perkebunan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan nilai tambah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan lingkungan.
Ia juga menilai kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam membangun ekosistem hilirisasi yang kuat. Pemerintah, akademisi, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pelaku usaha, komunitas, UKMK, hingga media memiliki peran dalam mendorong inovasi, pengembangan usaha, serta memperluas edukasi kepada masyarakat.
“Melalui sinergi multipihak antara pemerintah, akademisi, BPDP, pelaku usaha, komunitas, UKMK, dan media, kita dapat memperkuat edukasi publik sekaligus membangun ekosistem hilirisasi yang lebih kuat,” katanya.
Di sisi lain, Plt. Kepala Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP Arfie Thahar mengatakan, BPDP membuka peluang pendanaan bagi UKMK yang memiliki ide dan rencana bisnis berbasis komoditas perkebunan.
Melalui program pangan dan hilirisasi, dukungan pendanaan bagi UKMK dapat mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta. Untuk pengembangan usaha dengan skala yang lebih besar, BPDP juga membuka peluang dukungan pendanaan untuk pembangunan fasilitas produksi, termasuk pendirian pabrik.
“Kalau UKM yang kecil bisa sampai Rp300 atau Rp500 juta, tapi kalau yang besar nanti akan kita lihat kembali. Bahkan untuk pendirian satu pabrik pun kita bisa memberikan bantuan pendanaan melalui program pangan dan hilirisasi,” kata Arfie.
Menurut Arfie, besaran dukungan pendanaan tidak menjadi satu-satunya pertimbangan. Proposal yang diajukan akan dilihat secara menyeluruh, mulai dari kesiapan teknologi, ketersediaan bahan baku, potensi pasar, kelayakan finansial, hingga aspek lingkungan.
Dengan demikian, UKMK tidak cukup hanya memiliki gagasan produk. Pelaku usaha juga harus mampu menunjukkan bahwa gagasan tersebut memiliki prospek bisnis, bahan baku yang jelas, pasar yang potensial, serta model usaha yang berkelanjutan.
Saat ini, BPDP membuka call for proposal Program Pangan dan Hilirisasi. Pengajuan proposal dibuka hingga 30 Oktober 2026. Sementara itu, webinar untuk memberikan penjelasan teknis mengenai program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2026.
Arfie berharap workshop hilirisasi di Salatiga tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi mampu melahirkan gagasan bisnis konkret yang dapat dikembangkan menjadi proposal dan diajukan dalam program pendanaan BPDP.
“Harapannya, dari workshop ini muncul ide-ide bisnis yang bisa dikembangkan dan diajukan dalam program pangan dan hilirisasi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pusat Studi Kelapa Sawit Instiper, Purwadi mengatakan, peluang hilirisasi sawit tidak hanya berada pada industri berskala besar. Produk turunan sawit juga banyak digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan hingga kosmetik, sehingga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan produk bernilai tambah.
Menurutnya, minyak sawit tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga menjadi bahan baku berbagai produk seperti kosmetik dan pasta gigi. Kondisi tersebut menunjukkan masih luasnya ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk turunan sawit.
“UMKM itu mainannya saja cuma sawit, kelapa, kakao. Ya memang ada tepung, ada beras, kira-kira. Ada cokelat, loh itu banyak-banyak tuh,” kata Purwadi.
Ia juga mencontohkan penggunaan turunan sawit dalam produk cokelat melalui cocoa butter substitute (CBS). Menurut Purwadi, bahan tersebut dapat berasal dari turunan sawit dan digunakan dalam sejumlah produk cokelat yang beredar di pasaran.
Purwadi menilai pemahaman mengenai produk turunan komoditas perlu diperkuat, terutama bagi generasi muda dan pelaku usaha, agar mereka dapat melihat peluang hilirisasi tidak hanya dari sisi bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Adapun workshop bertajuk “Hilirisasi Komoditas Perkebunan sebagai Inkubasi Bisnis UKMK” didukung oleh BPDP dan Sinarmas.
