TENGGARONG, Kalimantan Timur — Di Kabupaten Kutai Kartanegara, bayang-bayang perubahan iklim dan ketergantungan panjang pada ekonomi ekstraktif mendorong pemerintah daerah mencari jalan baru. Di tengah lanskap bekas tambang dan hutan produksi, Kukar mulai menata ulang masa depannya dengan bertumpu pada sektor yang lebih lestari: pertanian rakyat.
Langkah itu ditandai dengan penandatanganan kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan organisasi internasional Solidaridad, Senin, 15 Desember 2025. Kesepakatan ini mengarahkan pembangunan pertanian berkelanjutan pada tiga komoditas utama rakyat—kelapa sawit, kopi, dan kakao—yang selama ini menopang ekonomi desa, namun kerap terpinggirkan dalam rantai nilai global.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyebut kemitraan ini sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi daerah. “Kami ingin menggeser ketergantungan Kukar dari sektor tambang, minyak, dan batu bara menuju sektor yang terbarukan dan berkesinambungan,” kata Aulia dalam sambutannya di Tenggarong. Menurut dia, pertanian dan perkebunan rakyat adalah fondasi ekonomi baru yang tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan.
Bagi Kukar, yang selama puluhan tahun menikmati limpahan sumber daya alam tak terbarukan, pilihan ini bukan sekadar soal diversifikasi ekonomi. Ia juga menjadi respons terhadap tekanan perubahan iklim yang mulai dirasakan petani di tingkat tapak—mulai dari perubahan pola hujan, serangan hama, hingga penurunan produktivitas.
Kerja sama dengan Solidaridad dirancang untuk menjawab tantangan tersebut. Fokusnya mencakup pendampingan teknis bagi petani sawit swadaya, penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi, peningkatan produktivitas kebun, pengelolaan pascapanen, hingga perluasan akses pasar. Pendekatan ini menempatkan petani sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima program.
“Kami ingin memastikan petani sawit, kopi, dan kakao di Kukar mampu bersaing di pasar global, beradaptasi dengan perubahan iklim, dan tetap sejahtera tanpa merusak lingkungannya,” ujar Aulia.
Country Manager Solidaridad Indonesia Yeni Fitriyanti menegaskan bahwa kolaborasi di Kutai Kartanegara diarahkan untuk menyelaraskan tujuan ekonomi dan lingkungan. Menurut dia, pembangunan komoditas perkebunan tidak bisa dilepaskan dari upaya perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati. “Produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan seiring. Jika tidak, petani justru akan semakin rentan,” kata Yeni.
Melalui proyek Pathway to Prosperity (PtoP), Solidaridad akan mendampingi kelompok tani dan UMKM dengan akses informasi pasar, penguatan kapasitas usaha, serta persiapan menuju sertifikasi komoditas berkelanjutan. Sertifikasi ini dinilai penting untuk membuka akses ke pasar premium sekaligus menarik investasi hijau.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dibarengi lokakarya yang menghadirkan perwakilan kelompok tani dan koperasi dari berbagai wilayah Kukar. Di ruang pertemuan, aroma kopi dari Desa Perangat Baru dan Cipari Makmur berpadu dengan cerita petani kakao dari Desa Long Anai serta pengalaman koperasi sawit swadaya Belayan Sejahtera. Forum itu menjadi etalase kecil potensi besar komoditas rakyat Kukar—yang selama ini tumbuh diam-diam di luar sorotan.
Kehadiran petani dalam forum tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi hijau bukan konsep abstrak. Ia hidup dalam praktik sehari-hari di kebun, di koperasi, dan di desa-desa yang bergulat langsung dengan perubahan iklim. Dari sinilah pemerintah daerah berharap lahir model pertanian cerdas iklim yang bisa direplikasi.
Dukungan politik terhadap agenda ini terlihat dari kehadiran Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah. Sejumlah perusahaan besar, seperti PT Rea Kaltim Plantation, Bayan Group, Evans Group, dan PT Pupuk Kaltim, turut hadir, menandai upaya membangun kolaborasi rantai pasok yang lebih inklusif.
Bagi Kukar, kemitraan ini juga menjadi uji konsistensi. Menggeser orientasi pembangunan dari tambang ke pertanian berkelanjutan menuntut kebijakan lintas sektor yang sejalan—mulai dari tata ruang, pendanaan, hingga penguatan kelembagaan petani. Tanpa itu, ekonomi hijau berisiko berhenti sebagai jargon.
Namun pemerintah daerah tampak ingin melangkah lebih jauh. Dengan menjadikan sawit, kopi, dan kakao rakyat sebagai tulang punggung baru, Kukar berupaya membangun benteng ekonomi berbasis sumber daya terbarukan—ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga bertahan menghadapi krisis iklim.
Jika strategi ini konsisten dijalankan, Kutai Kartanegara bisa menjadi contoh bagaimana daerah penghasil sumber daya alam menata ulang masa depannya. Dari kebun rakyat, Kukar berharap ekonomi hijau tak lagi sekadar wacana, melainkan jalan nyata menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.
