MEDAN — Peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir mendorong kalangan akademisi menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor. Wakil Rektor III Universitas Sumatra Utara (USU) Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan menyatakan penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Poppy saat membuka diskusi ilmiah bertajuk Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global sebagai Pemicu Bencana di Sumatra di Kampus USU, Selasa, 10 Februari 2026. Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti iklim, pelaku industri sawit, serta perwakilan pemerintah daerah.
Menurut Poppy, perubahan iklim global kini merupakan fakta ilmiah yang tidak terbantahkan. Perubahan pola curah hujan, meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, serta dinamika sistem iklim regional telah meningkatkan kerentanan berbagai wilayah di Sumatera terhadap banjir dan longsor.
“Kita harus merumuskan pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Perguruan tinggi perlu mengedepankan evidence-based policy, di mana setiap rekomendasi didasarkan pada riset yang kuat, data empiris, dan analisis multidisipliner,” kata dia.
Diskusi tersebut menghadirkan Guru Besar Fakultas Pertanian USU Prof. Dr. Abdul Rauf dan Prof. Dr. Diana Chalil serta Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dr. Ardhasena Sopaheluwakan. Sejumlah peserta dari kalangan pemerintah, petani sawit, dan asosiasi industri turut hadir, antara lain Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto dan Ketua GAPKI Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting.
Poppy menilai tema diskusi tersebut strategis sekaligus sensitif karena berkaitan dengan kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis akibat bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025. Ia menyebut forum akademik tidak hanya berfungsi sebagai ruang diskusi ilmiah, tetapi juga sebagai arena refleksi kolektif dalam mencari solusi.
Dalam konteks ini, sektor perkebunan kelapa sawit kerap menjadi sorotan. Terdapat tudingan bahwa ekspansi sawit berkontribusi terhadap ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko banjir. Namun di sisi lain, industri sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan jutaan masyarakat.
“Dialektika yang sehat bukan untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan untuk menemukan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang konstruktif,” ujar Poppy. Ia berharap diskusi tersebut dapat mengkaji secara ilmiah hubungan antara perubahan iklim, tata guna lahan, dan kejadian bencana, sekaligus mengidentifikasi faktor risiko yang dapat dimitigasi melalui kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Deputi Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menegaskan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem di Indonesia. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025, menurut dia, berkaitan erat dengan pemanasan global dan aktivitas siklon tropis di sekitar Sumatera.
Ardhasena menjelaskan wilayah Laut Banda merupakan salah satu pusat pembentukan siklon tropis. Dari catatan BMKG, lebih dari 30 siklon pernah tumbuh di kawasan tersebut. Aktivitas atmosfer seperti pusaran badai, konvergensi angin, serta pemanasan suhu permukaan laut mendorong pembentukan awan hujan secara masif pada November dan Desember tahun lalu.
Data satelit BMKG menunjukkan siklon tropis Senyar pada November 2025 memicu curah hujan sangat tinggi di sejumlah wilayah. Singkil Utara di Aceh mencatat curah hujan 225 milimeter. Di Sumatera Barat, curah hujan tinggi tercatat di Limau Purut (182 milimeter), Ulakan Tapakis (177 milimeter), Stasiun Klimatologi Padang Pariaman (167,5 milimeter), dan Tambang Semen Padang (145 milimeter). Tiga wilayah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara—Gebang, Cempa, dan Secanggang—juga mengalami hujan ekstrem.
Menurut Ardhasena, curah hujan November 2025 mencapai 1.356 milimeter, jauh di atas angka normal 474 milimeter. Ia menambahkan 2025 tercatat sebagai tahun terpanas ketiga dalam sejarah pengamatan suhu global.
Ke depan, kejadian hujan ekstrem diproyeksikan semakin sering. Curah hujan harian di atas 250 milimeter yang sebelumnya memiliki periode ulang 100 tahun diperkirakan dapat terjadi dalam rentang kurang dari 20 tahun.
“Perubahan iklim global di mana suhu bumi semakin memanas adalah penyebab utama meningkatnya kejadian hujan ekstrem yang memicu bencana,” kata Ardhasena. Ia mengingatkan hingga pertengahan tahun ini wilayah selatan khatulistiwa masih berpotensi mengalami curah hujan tinggi sehingga perlu langkah antisipatif.
Sawit dan Pemulihan Ekonomi
Guru Besar Ekonomi Pertanian USU Diana Chalil memandang sektor kelapa sawit dapat menjadi pendorong utama pemulihan ekonomi wilayah terdampak bencana. Menurut dia, pada lahan yang sesuai, perkebunan sawit memberikan efek pengganda yang besar secara sosial dan ekonomi.
Diana mencontohkan pengalaman pascatsunami Aceh 2004, ketika banyak petani memilih sawit karena dinilai menguntungkan. Ia menyebut sektor pertanian menyumbang 73,83 persen devisa nasional, dengan minyak sawit sebagai kontributor terbesar.
Dari sisi ketenagakerjaan, industri sawit menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung pada 2024. Angka itu belum termasuk tenaga kerja di sektor hulu, hilir, dan jasa terkait dalam sistem agribisnis sawit.
Penelitian Consortium Studies on Smallholder Palm Oil (CSPO) yang melibatkan Diana menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat setelah beralih ke sawit. Di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, pendapatan rata-rata warga meningkat dari Rp 31,8 juta menjadi Rp 42,1 juta per tahun.
Meski demikian, Diana menekankan tata kelola perkebunan harus berorientasi pada keberlanjutan. Penentuan lokasi tanam perlu mempertimbangkan kesesuaian lahan dan keseimbangan lanskap agar manfaat ekonomi tidak diiringi kerusakan ekologis.
“Sawit berpotensi menjadi kunci pemulihan ekonomi, tetapi harus dikelola dengan baik agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat berjalan seiring,” ujarnya.
Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia Kacuk Sumarto menilai perekonomian daerah seperti Aceh dan Sumatera Utara masih sangat bergantung pada industri sawit. Karena itu, sektor tersebut tidak mungkin ditinggalkan, melainkan perlu dikelola dengan memperhatikan aspek kesesuaian lahan dan ekofisiologis tanaman.
Menurut Kacuk, perkebunan sawit telah berkembang lebih dari satu abad di Sumatera Utara. Selama periode tersebut, kawasan perkebunan masih mampu menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Tantangan baru muncul seiring perubahan iklim yang meningkatkan risiko ekologis.
“Bagaimana dampak ekonomi yang positif tetap kita terima, tetapi risiko ekologisnya bisa diminimalkan,” kata dia.
Diskusi di USU tersebut menegaskan bahwa persoalan bencana di Sumatera tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai akibat satu faktor tunggal. Interaksi antara perubahan iklim global, tata guna lahan, dan praktik pengelolaan sumber daya alam membentuk risiko yang kompleks.
Melalui pendekatan berbasis riset dan kolaborasi lintas sektor, kalangan akademisi berharap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap tekanan opini publik, tetapi juga efektif dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
