Petani Sawit Bangga, Berkontribusi untuk Ekonomi Bangsa

0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengapresiasi kebijakan Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah menaikkan bantuan hibah PSR dari 25 juta/hektar (ha) menjadi 30 juta/ha.

Adanya kenaikan ini mengakomodir dana sarana prasarana (sarpras) untuk petani sawit, seperti benih hibrid sawit, pupuk, pestisida, alat pascapanen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar serta verifikasi atau penelusuran teknis.

“Dana sarpras ini sudah cukup lama dinanti petani sawit di 117 DPD APKASINDO Kab/kota dan 22 DPW Provinsi seluruh Indonesia, dikepemimpinan Direktur Eddy Abdurrachman lah terealisasi,” ujar Gulat Manurung Ketua Umum DPP APKASINDO, 1/6/2020.

Demikian juga, lanjut Gulat, dengan dukungan dana untuk peningkatan SDM petani yang 3 tahun ini mangkrak tapi bisa terealisasi di tahun ini, tahun dimana semua manusia di seluruh dunia susah akibat Pandemi Covid-19, saat yang tepat untuk membantu petani dari segi produktivitas lahan melalui PSR, bantuan sarpras, peningkatan SDM dan dana Riset untuk mendukung sawit berlipat ganda manfaat untuk Bangsa dan Negara ini.

“Terkhusus dana PSR dan Sarpras ini memang sangat langsung dirasakan Petani Sawit yang mana kita ketahui 41%  (6,72 juta ha) Sawit Indonesia itu dikelola oleh Petani sebagai pekebun,” jelas Gulat.

Menurut Gulat, semua dana itu berasal dari pungutan ekspor CPO dan produk turunannya yang dimanfaatkan kembali untuk semua lini perkelapasawitan Indonesia.

“Saat ini ada beberapa orang berpendapat bahwa Pungutan ekspor itu akan membuat Petani menderita dan tertekan, melalui media ini saya sampaikan bahwa kami Petani Sawit Indonesia justru sebaliknya sangat mensyukuri Manfaat Dana Pungutan eksport (PE), mungkin yang berpendapat tersebut bukan Petani jadi wajar saja tidak merasakan manfaatnya,” ujar Gulat.

Memang benar, lanjutnya, jika dana PE tersebut juga akan mengurangi harga TBS yang diterima Petani Sawit, hasil perhitungan Departemen Riset dan SDM DPP APKASINDO adalah Rp. 90- Rp.110/Kg TBS untuk setiap pungutan 50 USD per ton CPO.

“Tapi kami tidak berkeberatan sepanjang dana tersebut untuk dipergunakan kembali untuk meningkatkan banyak hal disektor perkelapa sawitan, dan kami Petani Sawit Apkasindo sangat merasakan itu. Sebenarnya Indonesia sudah terlambat mendirikan BPDPKS ini, coba lihat Malaysia, sudah puluhan tahun lalu mendirikan lembaga semacam BPDPKS ini,” jelas Gulat.

Sebagai petani yang juga Auditor ISPO, Gulat Manurung kembali menegaskan, bahwa dana tersebut sangat bermanfaat untuk kami Petani.

“Kenapa ada orang lain yang sibuk mengatakan petani sawit menderita dan tertekan ?. Sawit itu lokomotif penyelamat ekonomi Indonesia, sejarah mencatat sudah dua kali, pertama saat Krismon 1998 dan saat seperti sekarang Pandemik Covid-19, sesekali coba membayangkan Indonesia tanpa sawit, ya kalau ada yang kurang itulah yang harus kita benahi bersama, bukan malah merendahkan dan asyik menyalahkan sawit,” jelasnya.

Dia menambahkan, sawit itu juaranya penyumbang devisa negara, pada 5 tahun terakhir.

“Jadi wajar saja banyak oknum yang melihat sawit ini seksi untuk diobok-obok, apalagi dengan melihat bahwa 41% sawit Indonesia dikelola oleh Petani, semakin seksilah barang itu,” ujar Gulat.

Menurutnya, petani sawit justru bangga telah berguna untuk negara.

“Kami bangga, melalui tetesan keringat kami sebagai petani yang menghasilkan TBS dan brondolan sawit untuk diolah di pabrik kelapa sawit (PKS) dan 70% nya di eksport”, eksport inilah yang menjadi juaranya Devisa Negara 370 Triliun tahun 2019,” jelasnya 

Melalui dana BPDPKS ini kami Petani sawit sudah masuk ke sawit generasi kedua, di generasi kedua ini kami sudah bertekat menjadi petani yang smart dan berkelas, bantu kami hijrah, move on, untuk menjadi lebih baik dan berguna untuk bangsa dan negara ini.

Sawit adalah salah satu bidang usaha yang paling banyak melibatkan masyarakat (petani), bayangkan 41% atau setara hampir 20 juta orang petani dan buruh tani ada didalamnya, belum lagi jika dihitung Ring 2 dan 3 dari faktor ikutan industri sawit ini, luar biasa dasyat. Sangat wajar banyak Politikus atau struktur sosial lainnya yang suka memakai Petani sawit sebagai objek untuk menekan Pemerintah, tapi mari bicara fakta bukan hoaks.

“Coba lihat pada 3 tahun terakhir, ada 1.200 alumni Program D1 Sawit yang sudah tamat, Taruna Sawit Indonesia ini didik di 5 kampus terbaik bidang sawit dan tahun 2020 ini sudah jadi 6 kampus, ini semua anak-anak Petani dan buruh tani yang dibiayai Full Beasiswa BPDPKS, mereka adalah yang tidak punya kesempatan dan peluang jika bersaing di kampus-kampus umum karena berbagai faktor. Belum lagi yang masih sedang proses kuliah yang mencapai 1000 an orang anak-anak Petani dan buruh tani. Apalagi sejak 2018, tidak hanya D1,  tapi sudah diperluas  ke D3 dan D4 Kelapa Sawit, dari Keahlian Agronomis sampai ke prosesing. Dari telusur data kami 89% Alumni Beasiswa BPDPKS ini tertampung di berbagai perusahaan dan sebagian diberdayakan di Program PSR. Kedepan mereka inilah generasi Petani Sawit, generasi mileneal sawit Indonesia, ini asset bagi Indonesia sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia. Bayangkan saja jika Petani sawit berpendidikan D1 Sawit, koperasi dan Kelompok tani diketuai oleh D3 sawit, pasti digdaya luar biasa krennya, inilah salah satu “roh” dari dana PE Sawit tersebut,” kata Gulat.

Dari sisi sawit petani berkelanjutan, tahun ini APKASINDO mengajukan ke BPDPKS untuk menyekolahkan 22 orang pengurus untuk kursus Auditor ISPO.

“Hal ini sangat perlu, karena jika kami sesama Petani menjelaskan peran dan fungsi ISPO maka akan lebih efektif, apalagi menurut Perpres ISPO, petani hanya diberi 5 tahun untuk berbenah untuk di ISPO kan sejak Perpres tersebut diterbitkan. Lima tahun bukan waktu yang lama, kami harus berpacu secara internal Petani, dan mohon dukungan kebijakan Pemerintah mencarikan solusi persoalan kami menuju ISPO, seperti klaim sawit Petani masih di caplok dalam kawasan hutan, karena ini syarat utama. Percuma kami Petani berbenah jika persoalan utama dibiarkan,” lanjutnya.

Paiki Doteus Petani dari Kabupaten Manokwari Papua Barat, ketika dihubungi melalui HP sangat bersyukur dengan naiknya dana PSR.

“Tahun 2019 kami dari Koperasi Arfak Sejahtera Manokwari dapat dana PSR sebesar 8,6 M untuk  luas 344 Ha, karena kami buat pembibitan sendiri makanya September tahun 2020 ini baru kami penanaman, kami dibantu PPKS Medan dalam penyediaan kecambah dan perawatannya, sedangkan aspek agronomisnya dan strategi percepatan PSR langsung didampingi DPP Apkasindo ke Manokowari,” kata Paiki 

Menurut, Paiki, tahun ini pihaknya kembali mengajukan 1.200  ha untuk PSR, dari total target 4500 Ha untuk di PSR kan.

“Yang 4,500 ha ini sudah berumur 38 tahun, sudah sangat tua renta, kalau kata Pak Presiden, sawit seumur kami ini sudah lah tua pikun pulak,” ujar Paiki.

Menurut Paiki, sawit yang sedang kami PSR kan ini adalah Program PIR-SUS 38 tahun yang lalu.

“Apalagi dana Sarpras sudah disetujuin oleh Ibu Menteri Keuangan, ini peluang kami Petani di Manokowari untuk mengajukan Pendirian PKS Mini, kapan lagi Petani Manokwari memiliki PKS kalau tidak sekarang melalui bantuan BPDPKS. Kami tidak minta 100% dana pendirian PKS tersebut, tapi 60% saja, sisanya kami akan ajukan kredit ke bank melalui sertifikat kebun Koperasi kami,” katanya.

Hal yang sama dikatakan oleh Andikasruddin, petani sawit di Sulawesi Barat.

“Kami sangat bangga dengan BPDPKS, karena dana tersebut sangat bermanfaat bagi kami,” tegasnya.

Tahun 2019 saja, lanjutnya, di Sulbar PSR mencapai 5000 an hektar, yang tersebar di Kabupaten Mamuju Tengah, Mamuju Utara dan Mamuju Induk.

“Tahun 2020 ini kami sedang ajukan untuk PSR seluas 10 ribu Hektar. Sawit kami sudah berumur 30 tahunan, gak kebayang apa jadinya kalau tidak ada dana PSR BPDPKS. Memang masih banyak kendala lain kami Petani, khususnya klaim KLHK sawit kami dituduh kawasan hutan, tapi kami di Mamuju tidak perduli, toh juga faktanya tidak ada lagi satu batangpun tanaman kehutanan dan sudah hampir 30 tahun tegakan sawitnya,” jelasnya.

Dia berharap, BPDPKS supaya maju terus, jangan pernah menyerah membantu kami petani.

“Bapak-Ibu di BPDPKS maju teruslah, meski sering diserang oleh mereka yang menginginkan supaya petani sawit ini tetap tertinggal dan miskin. Indonesia sudah 75 tahun merdeka, tapi baru dengan BPDPKS ini kami Petani sawit merasa dimanusiakan,” pungkas Andikasruddin bangga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini