Sekitar 2.000 hektare tanaman kakao di Bali kini memasuki kategori rusak dan berumur di atas 20 tahun sehingga membutuhkan peremajaan segera untuk mengembalikan produktivitas.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dewa Ayu Nyoman Budiasih pada kegiatan Pers Tour Kontribusi Kakao untuk APBN dan Perekonomian di Badung, Bali, Senin (24/11).
Budiasih mencatat total luasan kakao di Bali mencapai 13.398 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 2.000 hektare masuk kategori rusak dan tanaman tua yang harus segera diremajakan.
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali telah mengajukan dukungan peremajaan kepada pemerintah pusat untuk mengejar peningkatan produktivitas kakao, terutama di sentra utama seperti Kabupaten Jembrana dan Tabanan.
“Untuk peremajaan ini, kami mohon benih kepada pusat untuk bisa kita berikan kepada Kabupaten Jembrana dan Tabanan yang sudah juga mengajukannya lewat e-proposal untuk melakukan peremajaan kakao,” ujar Budiasih.
Budiasih menegaskan, percepatan peremajaan perlu dilakukan mengingat produktivitas kakao Bali masih rendah. Secara rata-rata, produktivitas berada di bawah 500 kilogram per hektare per tahun, kecuali Jembrana yang sudah mencapai 687 kilogram.
“Kenapa ini? Karena memang satu itu memang kebanyakan tanaman kita memang sudah kondisi tanaman tua di atas 20 tahun,” kata dia.
Sudahlah usia tanamannya tua, praktik budidaya dan pemeliharaan juga belum maksimal. Banyak petani yang sudah berumur, sehingga perawatan tanaman tidak lagi dapat dilakukan secara optimal.
“Itulah salah satu memang permasalahan pertanian kita di Provinsi Bali. Kebanyakan petani-petani kita memang sudah berumur,” ungkap dia.
Untuk potensi pengembangan kakao, Kabupaten Jembrana masih menyimpan peluang sekitar 359,57 hektare, sementara Tabanan memiliki potensi sekitar 2.000 hektare. Di Jembrana, sentra kakao tersebar di lima kecamatan: Melaya, Negara, Jembrana, Mendoyo, dan Pekutatan, dengan total luas hampir 6.340 hektare.
Budiasih menjelaskan, sejak 2017, Jembrana hampir setiap tahun mendapat dukungan peremajaan berupa benih, meski dua tahun terakhir bantuan hanya berupa benih tanpa pupuk. Benih tersebut umumnya didatangkan dari Puslit Koka.
Provinsi Bali sebenarnya memiliki kebun entres kakao sendiri. Di Kabupaten Tabanan, kebun entres seluas 1 hektare dengan sekitar 800 pohon menghasilkan taksasi sekitar 300 entres dari klon DR1 dan DR2. Sementara itu, kebun entres lainnya berada di Kabupaten Gianyar seluas setengah hektare dengan klon MCC02 dan Sulawesi I.
Namun, persoalan muncul karena banyak petani sebenarnya mampu memproduksi benih dan setek entres. Meski begitu, regulasi mengharuskan benih yang beredar tersertifikasi dan berlabel, serta berasal dari kebun entres yang sudah ditetapkan dan teruji kualitasnya.
“Dulu kami pernah diprotes oleh petani kenapa harus mendatangkannya dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Tetapi inilah kita terbentur kepada regulasi,” kenang dia.
Di Kabupaten Tabanan, sentra kakao berada di Kecamatan Selemadeg Barat. Luas kakao di Selemadeg Barat mencapai sekitar 1.300 hektare, sementara Kecamatan Kerambitan dan Pupuan memiliki produktivitas yang relatif setara meski tidak memiliki tanaman belum menghasilkan, karena peremajaan difokuskan di Selemadeg.
Produksi kakao Tabanan tercatat sekitar 937 ton, dengan produktivitas sangat rendah, rata-rata hanya 246 kilogram per hektare. “Kondisi ini terjadi karena sebagian besar tanaman sudah berumur tua dan membutuhkan peremajaan serta pemeliharaan yang lebih intensif,” ungkapa dia.
Karena itu, Budiasih berharap selain bantuan benih, pemerintah pusat juga dapat memberikan dukungan intensifikasi, termasuk pendampingan, bimbingan teknis, dan fasilitas untuk praktik budidaya.
Dukungan APBN
Budiasih juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui APBN yang setiap tahun tetap mengalokasikan bantuan untuk pengembangan kakao di Bali. Pada tahun ini, bantuan diberikan untuk Kabupaten Tabanan seluas 150 hektare, termasuk dukungan serupa bagi Kabupaten Jembrana.
Sementara itu, Kabupaten Tabanan menjadi daerah yang paling konsisten menerima dukungan peremajaan dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, 2024, hingga 2025, Tabanan memperoleh bantuan beruntun dari APBN untuk mempercepat peremajaan tanaman kakao yang sudah tidak produktif.
Khusus tahun 2024, Kabupaten Tabanan mendapatkan alokasi peremajaan seluas 200 hektare sebagai upaya mempercepat pemulihan produktivitas kebun kakao di wilayah tersebut.
Reporter: Supianto
